Pasuruan (wartabromo) – Kuasa Hukum PT Pasuruan Migas (PaMi) mengajukan perlindungan hukum kepada Kejaksaan Tinggi di Surabaya terkait kasus yang menimpa dua komisaris PT PaMi yakni Kasian Slamet dan Muhaimin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Selasa (19/11/2013).
PT Pasuruan Migas mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) melakukan gelar perkara secara terbuka atas semua tuduhan penyelewengan dan korupsi yang dilayangkan terhadap dua komisaris PT Pami termasuk legalisasi BUMD tersebut secara hukum oleh Kejari Kota Pasuruan.
Suryono Pane, Kuasa Hukum PT PaMi menantang agar pihak Kejati membeberkan kepada khalayak luas tentang keberadaan PT Pasuruan Migas sebagai BUMD Pasuruan yang sah secara hukum. Menurutnya, jika tidak terbukti ada penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi di tubuh PT Pasuruan Migas maka harus dihentikan oleh pihak kejaksaan.
“Jika nanti terbukti tidak ada korupsi maka harus dihentikan. Ini aneh, Kepala Kejari Kota Pasuruan yang sebelumnya, Udjiono didampingi Kasi Pidsus-nya padahal sudah pernah menyatakan saat pulbaket jika tidak ada masalah di PT PaMi,” tegas Suryono saat ditemui wartabromo.
Menurutnya, akibat munculnya kasus dugaan penyelewengan wewenang yang melibatkan komisaris PT PaMi tersebut. Perusahaan mengalami kerugian sekitar 800 juta perbulan atau sekitar Rp. 4 Milyar selama lima bulan terakhir sejak Juli 2013 lalu.
“Perbankan tidak lagi mengeluarkan Bank garansi untuk PT Pami. Bahkan, Gas yang harusnya kita beli dari Santos terpaksa dihentikan,” terang Suryono.
Akibatnya, lanjut Suryono, Pemerintah Daerah sebagai pihak pemegang saham secara otomotis juga tidak mendapatkan pemasukan keuntungan pada PAD-nya.
“Rapat Umum Pemegang Saham juga belum kita gelar menyusul permintaan penundaan oleh Bupati,” pungkas Suryono. (yog/yog)
