18:32 - Sabtu, 25 November 2017
Rabu, 3 September 2014 | 17:37

Dinilai Mengintervensi Penyelidikan, PWI Pasuruan Minta Kapolres Cabut Pernyataan

Salah satu wartawan PWI Pasuruan menunjukkan surat yang akan dilayangkan kepada Kapolres AKBP Ricky Purnama/ G.A Subagyo

Pasuruan (wartabromo) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasuruan menyesalkan pernyataan Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama di salah satu media cetak, yang dinilai bisa mengintervensi penyelidkan kasus kasus pelarangan peliputan saat digelarnya sidang paripurna pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam pernyataannya di media cetak lokal Radar Bromo terbitan Selasa (2/9/2014), Ricky menyatakan jika kasus tersebut sulit untuk dilanjutkan secara hukum sebab pelarangan liputan bukan dari personal atau seseorang melainkan lembaga yakni kesekretariatan dewan. “Kami sudah mengomunikasikan dengan Kasat Reskrim. Dan, dari apa yang ada di UU, kasus itu sulit diteruskan karena mewakili institusi dan bukan perorangan,” kata Ricky.

Ketua PWI Perwakilan Pasuruan, Arie Yoenianto menilai, tidak sepatutnya Kapolres Pasuruan memvonis kasus sementara proses penyidikan sedang berjalan. Pernyataan Kapolres Pasuruan yang sudah menyimpulkan jika kasus pelarangan peliputan sulit diteruskan lantaran mewakili institusi dan perorangan terlalu gegabah sehingga terkesan mengintervensi penyidik Polres sendiri. Apalagi, dia juga menyatakan akan melakukan mediasi dan upaya damai antara wartawan dengan Sekwan dan Kominfo.

“Itu bentuk intervensi pada anak buahnya yang tengah menyelidiki kasus. Bagi saya itu pelecehan pada UU Pers. Tidak sepatutnya ngomong seperti itu di saat penyidikan masih berjalan. Bukan tugas Kapolres untuk menjadi mediator. Kami tegas menolak upaya damai,” tegas Arie yang juga wartawan Harian Sindo, Rabu (3/9/2014).

Pihaknya pun meminta Kapolres mencabut pernyataannya dan menjalankan proses penyelidikan tanpa ada upaya intervensi. Untuk menegaskan bahwa pihaknya menolak upaya berdamai dalam kasus tersebut, PWI Pasuruan menulis surat terbuka yang ditujukan pada Kapolres Pasuruan, dengan tembusan kepada Kapolda Jatim, Kompolnas, PWI Cabang Jatim dan Media Massa.

 

Berikut isi lengkap surat tersebut:

 

 

Pasuruan, 3 September 2014

 

Nomor             :  36/eks/PWI-Pas/IX/2014

Lampiran         :   –

Perihal             :  Surat Terbuka  

 

Kepada Yth,

Kapolres Pasuruan

di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Pasuruan menyampaikan surat terbuka kepada Kapolres Pasuruan terkait laporan pelanggaran kebebasan pers sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Laporan pelanggaran kebebasan pers itu terjadi saat pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019 yang digelar di DPRD Kabupaten Pasuruan pada 21 Agustus 2014. Dimana para wartawan dilarang untuk menjalankan tugas peliputan, sesuai dengan profesianya. Dan pelarangan tersebut telah menyinggung Harga Diri Profesi wartawan.

Terkait atas laporan yang disampaikan Abdus Syukur, wartawan Media Indonesia, selaku Sekretaris PWI Perwakilan tersebut, Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) di sat Reskrim Polres Pasuruan, telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelapor pada saat itu juga, 21 Agustus 2014.

Sedangkan pemeriksaan terhadap para saksi, pihak penyidik dari Polres pasuruan telah melayangkan surat kepada para saksi dari wartawan, yakni Abdul Majid, wartawan Kabar Pasuruan, Rahadian Bagus P, wartawan Surya/Tribun Jawa Timur serta Arie Yoenianto, wartawan Sindo yang juga Ketua PWI Perwakilan Pasuruan. Pemeriksaan kepada ketiga saksi tersebut akan dilakukan pada Kamis tanggal 4 September 2014 dan Jumat tanggal 5 September 2014.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, pihak penyidik juga akan memanggil dan memeriksa terlapor, yakni Suwarno, Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan dan pihak terkait lainnya, yakni Sunyono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Pasuruan.

Namun sebelum saksi maupun terlapor beserta pihak terkait memberikan keterangannya ke penyidik, Kapolres Pasuruan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ricky Purnama, mengeluarkan statemen bahwa pihaknya berupaya mengambil jalan damai untuk kedua belah pihak.

Alasannya, laporan tidak dapat diproses lebih lanjut, lantaran tidak sesuai dengan Pasal 4 UU No 40 Tahan 1999 tentang pers. Sebab, yang dilaporkan adalah lembaga kesekretariatan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Terkait statemen AKBP Ricky Purnama, PWI Perwakilan Pasuruan menyatakan sikap :

1.       Menyesalkan atas pernyataan yang dibuat sebagaimana pemberitaan Radar Bromo, Senin tanggal 2 september 2014.

2.       Statemen tersebut merupakan bentuk pelecehan atas UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab, pihak penyidik masih belum mendapatkan keterangan baik dari pihak saksi maupun pelapor serta pihak terkait, AKBP Ricky Purnama selaku Kapolres Pasuruan menyatakan akan berupaya mencarikan jalan damai.

Pernyataan Kapolres Pasuruan tersebut menunjukkan bentuk arogansi dan pelecehan karena mengabaikan proses hukum yang semestinya harus dilakukan. Bahkan terkesan, polisi yang bertugas sebagai pengayom serta pelindung masyarakat dan aparat penegak hukum, mengabaikan tugasnya untuk memberikan pengayoman serta perlindungan.

3.       Dari statemen itu juga menunjukkan, AKBP Ricky Purnama selaku Kapolres Pasuruan, telah mengintervensi tugas penyidik kepolisian. Hal itu bertentangan dengan kode etik dalam penyidikan yang semestinya mendahulukan proses untuk penanganan laporan.

4.       Atas pernyataan AKBP Ricky Purnama, Kami Pengurus PWI Perwakilan Pasuruan, menyatakan menolak untuk berdamai, sebelum proses pemeriksaan dengan memanggil terlapor maupun pihak terkait dilakukan. Karena upaya damai itu adalah bentuk pelecehan terhadap undang-undang pers yang berarti juga bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan.

5.       Jika nanti dalam proses pemeriksaan dan penyidikan ditemukan hal-hal yang menunjukkan tidak bisa dilanjutkan, kami meminta surat pemberitahuan secara tertulis. Dari surat itu, akan kami jadikan dasar serta acuan untuk melaporkannya ke lembaga-lembaga terkait, yakni PWI Pusat dan Dewan Pers.

Demikian surat terbuka ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,


PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)

PERWAKILAN PASURUAN

 Arie Yoenianto                                                                                      Abdus Syukur

      Ketua                                                                                                       Sekretaris


tembusan :

–          Kapolda Jatim

–          Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

–          PWI Cabang Jatim

–          Media Massa

–          Arsip

 

(fyd/fyd)

Komentar Anda

Komentar

Para Tersangka Suap Pileg yang Diperiksa Datang Sore Hari Hindari Wartawan

Di Probolinggo Masih Banyak Mobil Bak Terbuka yang ‘Ndablek’ Angkut Orang