Pasuruan (wartabromo) – Berbagai macam produk pertanian dihasilkan Kabupaten Pasuruan, namun masih belum dapat mengangkat tingkat kesejahteraan serta ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi atas pertanian.
Upaya melakukan optimalisasi pertanian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Tapi optimalisasi itu, terkesan kurang greget, sehingga hasilnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
“Optimalisasi pertanian harus dilakukan, tapi tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Semuanya harus terencana secara sistematis dan terintegrasi antara satu dengan lainnya yang saling menunjang. Makanya optimalisasi pertanian harus konsisten dan teratur sesuai tahapan yang runtut,” kata Hakim Jayli, Anggota Dewan Research Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan.
Menurut Hakim Jayli, pertanian merupakan bidang yang komplek dan bukan hanya terdiri dari hasil tumbuh-tumbuhan saja. Kelautan dan perikanan juga masih dalam bidang pertanian.
Disampaikan, bidang pertanian bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dari gambaran yang ada saat ini, ternyata masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian tersebut, memiliki angka kemiskinan yang tinggi.
“Problem kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Pasuruan itu, terdapat pada dua sektor. Yakni sektor pertanian dan masyarakat disekitar kawasan pertambangan,” imbuhnya.
Menurutnya, kemiskinan yang tinggi di bidang pertanian dikarenakan masyarakat tidak bisa atau bahkan enggan mengolah hasil pertaniannya. Sehingga produk pertanian yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan.
Selain itu, masyarakat juga masih dibingungkan dengan pemasaran hasil produksi pertaniannya secara jelas. Sehingga petani sering terjebak dan terperosok dengan harga murah yang justru membuatnya merugi.
Dari problem-problem itulah, perlu dilakukan optimalisasi pertanian yang terencana dan teratur serta berkesinambungan dengan berbagai inovasi dan improvisasi.
“Dibutuhkan terobosan dan inovasi yang didukung keberanian pemerintah untuk melepaskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menunjang, merangsang serta mendorong masyarakat untuk dapat berbuat,” terang Hakim. (rjo/yog)
