Bangil (wartabromo) – Pencairan dana hibah dan Bansos yang mandeg lantaran munculnya SE Mendagri memang cukup dirasakan terutama para politisi parlemen yang selama ini menjadikan dana hibah dan Bansos sebagai jembatan berkomunikasi dengan konstituen.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengatakan, tidak bisa dipungkiri jika keberadaan dana bantuan sosial atau hibah selama ini kerap dijadikan sarana ngrumati konstituen di bawah.
“Iya. Itu kadang bisa jadi komunikasi dengan konstituen. Ngrumati konstituen, ” kata Sudiono blak – blakan, Kamis (2/8/2015).
Keberadaan pengajuan dana hibah sendiri secara resmi melalui Pemda namun aspirasinya berdasarkan masukan DPRD namun tak jarang ada juga oknum anggota DPRD nakal yang bisa ‘kecipratan’ dana hibah ini saat pencairan.
“APBD 2015 kan disusun periode sebelumnya. Kalau yang sekarang kan baru mau mencairkan tapi sudah ada SE. Kalau yang dulu gak tau, ” ujar politisi asal PKB ini.
Menurutnya, saat ini dari jumlah total sebanyak Rp. 93 Miliar dana hibah dan bantuan sosial yang ada dalam APBD 2015 terserap mencapai sekitar Rp. 48 Miliar sehingga tersisa Rp. 55 Miliar.
“Jika memang harus melakukan verifikasi penerima dana hibah maka Pemda harus memberikan penjelasan yang realistis kepada para mereka, ” kata Dion.
Dijelaskannya, berdasarkan data yang diterimanya ada sekitar 2.600 calon penerima hibah dan Bansos yang harus menjalani proses verifikasi terkait legalitas dan badan hukum. Ironinya, mereka kebanyakan telah melakukan nota kesepahaman dalam penerimaannya.
“Sebelum ada SE Mendagri ini, sudah ada yang melakukan MOU, ” katanya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Pasuruan mengaku telah mengalihkan dana sekitar Rp. 13 Miliar yang rencananya diperuntukan untuk penambahan belanja dana hibah dan Bansos dalam P-APBD ke program pemerintah yakni Sektor Pertanian.
“Besok kita paripurna-kan P-APBD 2015, ” urainya. (yog/yog)
