Bangil (wartabromo) – Munculnya desas – desus penggembosan rencana penggunaan hak interpelasi di kalangan DPRD Kabupaten Pasuruan terutama kepada pejabat partai disikapi oleh Wakil Ketua DPRD, Joko Cahyono.
Menurutnya, seyogyanya munculnya penggunaan hak interpelasi tidak disikapi berlebihan oleh pemerintah maupun fraksi – fraksi pro pemerintah dengan melakukan tindakan emosional maupun konfrontatif terhadap pendukung ataupun fraksi yang mengusulkan penggunaan hak interpelasi tersebut.
“Saya justru menyayangkan jika kemudian saat hak Interpelasi ini dipergunakan DPRD, yang merasa Fraksi Pemerintah dan Pro Pemerintah kemudian emosional dan bersikap konfrontatif kepada Fraksi yang mengusung Interpelasi,” kata Joko Cahyono.
Dijelaskannya, hak Interpelasi adalah hak Dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
“Sesungguhnya yang harus dipahami bahwa hak Interpelasi tersebut hak Individual anggota dewan sehingga tidak etis dan tidak elok jika kemudian hak tersebut dengan serta merta dirampas oleh Ketua Partai, ” tegasnya.
Sebagai Pimpinan Dewan, lanjutnya secara otomatis dirinya menghargai siapapun yang menggunakan haknya , dan siap untuk memproses sebagaimana mekanisme yang diatur oleh Tata Tertib DPRD dan Peraturan yang ada.
“Perlu diingat bahwa Hak Interpelasi itu bukan satu satunya dan akhir dari upaya dalam penggunaan Hak DPRD terhadap satu permasalahan, karena bisa jadi berkembang semakin luas jika kondisi ini tidak disikapi secara arief dan bijaksana oleh para pihak, ” pungkasnya.
Seperti diwartakan, Usulan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten Pasuruan terkait persoalan pembangunan MAN IC telah dilayangkan ke forum pimpinan DPRD untuk di paripurna-kan. Namun demikian, sejumlah inisiator hak interpelasi ini menduga mulai ada indikasi upaya penggembosan dari pihak tertentu terhadap para pendukungnya. (yog/yog)
