Disporabudpar Probolinggo Tegur Operator Jeep Bromo

1194

Sukapura (wartabromo.com) – Tak hanya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), layanan operator jip di kawasan wisata Gunung Bromo juga dikeluhkan pengguna jasa. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Probolinggo pun menegur operator jip dan para pedagang kaki lima (PKL) yang membangun tenda semi permanen di lautan pasir.

Menurut Sekretaris Disporabudpar, Tatok Krismarhento, selama ini pihaknya sering mendapat keluhan dari para pengunjung Bromo. Terutama terkait dengan tarif dan layanan yang disediakan oleh operator jip.

“Adakalanya operator jip ini tak mengantarkan wisatawan yang jadi penumpangnya ke seluruh tujuan. Misalnya apabila dipaket tertera 4 lokasi tujuan, faktanya hanya 3 lokasi saja yang dikunjungi, bahkan terkadang 4 lokasi tapi beda objek,” jelasnya.

Baca Juga :   Peduli Lingkungan, Gapeksindo Tanam 2.000 Mangrove

IMG-20170112-WA0002

Oleh karena itu pihaknya meminta secara langsung kepada perwakilan operator jip, jasa kuda, dan pedagang PKL untuk mematuhi aturan main yang jelas. Dimana areal lautan pasir harus steril dari tenda PKL dan operator jip dilarang keras mengurangi trayek.

Dia menyampaikan jika toleransi yang sudah ada selama ini, tidak akan diberikan kembali. Lantaran objek wisata gunung Bromo yang menjadi salah satu dari 10 besar objek wisata geo park di Indonesia. Sehingga harus dipertahankan keaslian alamnya dan juga kenyamanan bagi para pengunjungnya. “Kalau sampai ada yang masih melanggar itu akan kami tindak tegas,” katanya.

Disporabudpar juga menginginkan agar pihak TNBTS juga berupaya secara pro aktif agar melarang dan menghalau para PKL yang berani mendirikan tenda di lautan pasir. Selain itu menindak tegas operator jip kalau sampai ketahuan memainkan trayek atau spot wisata.

Baca Juga :   Dua Trailer Mogok di Jembatan Lawang Menyebabkan Kemacetan

Sementara itu Rizal (35), salah seorang operator jip, mengaku dirinya tidak tahu menahu soal ulah nakal operator jip. Menurutnya kemungkinan itu terjadi sejak tidak adanya paguyuban operator jip, sehingga masalah tarif dan trayek jadi semrawut.

“Tak terkontrol, jadi kalau masalah yang seperti pengurangan trayek dari yang seharusnya telah dibayarkan oleh wisatawan, justru itu merugikan kami sendiri. Bisa-bisa tak lagi kembali kesini, nanti akan kami sampaikan ke rekan-rekan masalah ini,” tandasnya. (myn/saw)