Malang (wartabromo.com) – Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE. menerima Penghargaan sebagai Inisiator Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim.
Penghargaan tersebut diterima saat menghadiri Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Grand Ballroom, Ijen Suites Resort and Convention Klojen, Malang, Selasa, (14/2/2017).
Dihadapan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Sukamto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Indra Krisna, Bupati Malang Rendra Kresna dan beberapa pejabat lainnya, Bupati Tantri menyampaikan bahwa penghargaan yang diraih itu tidak lepas dari komitmen seluruh elemen di Kabupaten Probolinggo, baik SKPD maupun pelaku usaha dan masyarakat.
Bupati Perempuan pertama di Probolinggo ini berharap, Pemkab Probolinggo terus menjaga stabilitas sistem keuangan tetap kuat. Sehingga mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Untuk itu perlunya langkah percepatan dengan terus menjalin komunikasi dan koordinasi antar semua unsur salah satunya keberadaan jasa keuangan,” kata istri dari anggota DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, Msi, tersebut.
TPAKD merupakan forum instansi dan stakeholder dalam rangka meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera yang terdiri dari pemerintah daerah, regulator di sektor jasa keuangan, lembaga/instansi vertikal terkait di daerah, LJK, Asosiasi LJK dan akademisi.
Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017, yang di gelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang ini, bertujuannya untuk menjaga stabilitas sektor jasa Keuangan. Selain itu untuk membangun optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Akan fokus untuk menggairahkan kegiatan ekonomi produktif, yakni meningkatkan kemampuan UMKM dan pengembangan ekonomi daerah. Serta mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong koperasi menjadi lokomotif perekonomian nasional,” kata Kepala OJK Kota Malang, Indra Krisna.
Sementara Kepala OJK Regional Jawa timur Sukamto mengungkapkan, bahwa OJK Jatim dan semua Pemerintah Daerah bergabung membentuk satgas waspada investasi. “Untuk mengantisipasi para investasi yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan terbentuknya satgas ini dapat mendorong percepatan perkembangan serta pertumbuhan perekonomian masyarakat,” ujarnya. (*/saw)
