Datang ke Kota Pasuruan, Mensos Salurkan Bantuan PKH Non Tunai

2195

Pasuruan (wartabromo.com)- Kementerian Sosial (Kemensos) RI mulai mencairkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017.

Sebagai komitmen untuk mengawasi jalannya penyaluran bantuan tersebut, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke daerah-daerah, salah satunya ke Kota Pasuruan, Sabtu (8/4/2017) siang.

Didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Raden Harry Hikmat dan Hartono selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Khofifah tiba di Gradika Bhakti Praja Pemkot Pasuruan sekitar pukul 13.00 WIB, dan langsung diterima oleh Walikota Pasuruan, Setiyono dan Wakil Walikota, Raharto Teno Prasetyo, serta seluruh pejabat Pemkot Pasuruan dan masyarakat penerima bantuan.

IMG-20170408-WA0192

Untuk Kota Pasuruan, jumlah penerima bantuan PKH non tunai sejumlah 350 orang, di mana masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu yang dibagikan selama 4 kali dalam setahun. Kata Khofifah, untuk tahun ini pemerintah telah mendistribusikan bantuan  PKH tahap pertama mulai Februari hingga April serta tahap kedua yang akan dilakukan pada Mei sampai Juli mendatang.

Baca Juga :   Gabung Koalisi Besutan Golkar, Hanura : Ini Spekulasi

“Khusus untuk akhir mei atau awal Juni karena umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka saya khawatir para penerima PKH menggunakan bantuan ini untuk membeli baju baru atau keperluan lebaran lainnya, bukan untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Khofifah dalam sambutannya.

Untuk itu, dirinya meminta para penerima, khususnya ibu-ibu untuk dapat menahan keinginan membeli keperluan lebaran dari uang PKH. Dalam  artian lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan PKH untuk kebutuhan yang jauh lebih penting.

“Kita berikan dalam bentuk buku tabungan. Saya minta kalau ibu-ibu tidak butuh uang, maka sebaiknya ditabung dulu. Insya Allah bulan Mei pencairan kedua sudah siap. Yang penting ibu-ibu tahan tidak memakai uangnya untuk beli baju,” terangnya.

Baca Juga :   Mengenal Lempuk, Ikan yang Hanya Bisa Hidup di Danau Ranu-Grati

Lebih lanjut Khofifah menambahkan, perlunya para penerima PKH untuk menahan penggunaan bantuan tak lain sebagai bagian dari amanat Presiden RI Joko Widodo yang mengancam akan mencabut PKH apabila bantuan tersebut dipergunakan di luar kebutuhan pokok.

“Saya minta dengan kerendahan hati untuk betul-betul menjaga amanat Presiden, karena ini riskan sekali kalau tidak diperhatikan,” kata Mensos mengingatkan.

Sementara itu, selain Kota Pasuruan, seluruh daerah di Indonesia juga mendapatkan bantuan. Kata Khofifah, sebanyak 3 juta keluarga penerima manfaat PKH tahun 2017 akan menerima bansos secara nontunai. Sedangkan untuk tahun 2018 mendatang, total penerima PKH tahun berikutnya menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), lantaran sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 terus ditambah.

Baca Juga :   Korupsi DAK Pendidikan Kota Probolinggo, Hukuman Suhadak Jadi 5 Tahun

“Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), PKH dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Terlebih ketika Presiden meminta penambahan jumlah penerima, maka langsung akan kami laksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, selain menyalurkan bantuan PKH Non tunai, Khofifah juga menyaksikan warga yang melakukan transaksi pengambilan uang dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera lewat ATM di Halaman Gedung Gradhika Bhakti. (ron/yog)