18:33 - Sabtu, 25 November 2017
Jumat, 26 Mei 2017 | 19:19

Pemkab Probolinggo Raih WTP 4 Kali Beruntun

Sidoarjo (wartabromo.com) – Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini adalah kali keempat secara berturut-turut sejak LKPD tahun 2013.

Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H. Musayib Nahrawi menerima secara langsung dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto, Jum’at (26/5) di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Prestasi tahun ini semakin istimewa karena Bupati Tantri diberi amanah menyampaikan sambutan mewakili para Kepala Daerah yang hadir sore itu.

Pada sambutannya Bupati Tantri menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari upaya kerja keras dan sinergitas semua pihak di Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut Bupati Tantri menyampaikan bahwa opini WTP ini menjadi penting, karena sesuai dengan visi dan misi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Terima kasih atas komitmen bersama semua pihak di Kabupaten Probolinggo dalam meraih WTP untuk yang keempat kalinya ini. Begitu juga dengan BPK yang sangat komunikatif dan solutif membimbing pemkab Probolinggo dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Bupati Tantri.

PicsArt_05-26-07.08.24

Selain Kabupaten Probolinggo, ada 7 (tujuh) daerah yang hari itu juga menerima LHP dan mendapatkan opini WTP. Daerah itu adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Situbondo.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu sehingga dapat menerima LHP. Apalagi tahun ini merupakan pemeriksaan keuangan kedua dengan menggunakan metode akrual.

Novian menambahkan, daerah yang meraih Opini WTP dapat menyelaraskan opini tersebut dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

“Mempertahankan lebih sulit dari pada meraih opini WTP, karena jenis pemeriksaan tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah,” katanya. (*/saw)

Komentar Anda

Komentar

Alokasi Pupuk Nasional Turun, Pemkab Probolinggo Kurangi Kuota Pupuk Bersubsidi

Pencairan PKH Non Tunai Kabupaten Probolinggo Bertahap Untuk 10 Kecamatan Dulu