Probolinggo (wartabromo.com) – Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) telah secara tegas menolak rencana penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 23 tahun 2017 tentang kebijakan lima hari sekolah. Bahkan ada wacana warga NU akan mengepung Istana jika terus dilaksanakan.
Ketua PWNU Jatim KH. Hasan Mutawakkil Allallah, mengingatkan agar pemerintah pusat untuk tidak mengabaikan penolakan tersebut. Ia menambahkan jika aksi penolakan di sejumlah daerah selama ini diabaikan, maka bukan tidak mungkin warga nahdliyin dan pesantren turun ke jalan melakukan aksi.
“Kami akan koordinasikan dengan PBNU bila diperlukan untuk menggelar aksi di Istana Negara dan secara serentak se-Indonesia, jadi kami harap kebijakan itu dicabut sebelum nahdliyin mengepung istana,” kata Kiai Mutawakkil, Kamis (10/8/2017).
PWNU menurutnya, sudah meneruskan surat edaran penolakan dari PBNU kepada seluruh Pengurus Cabang (PC), Majelis Wakil Cabang (MWC) serta simpatisan secara masif dalam berbagai kesempatan.
Saat ini, seluruh pengurus NU di desa hingga perkotaan sudah diminta membentangkan spanduk penolakan sebagai bentuk protes dari kebijakan Menteri Muhajir Efendi tersebut.
“Kebijakan ini merusak dan membunuh proses pendidikan di Madrasah Diniyah (Sekolah Keagamaan_red) yang telah berlangsung lama.
Padahal sistem pendidikan ini terbukti telah mampu membentuk karakter peserta didik dalam pembenahan moral dan akhlaq,” terang pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Pajarakan ini. (saw/saw)
