Anggaran Pendidikan Gratis di Kota Probolinggo Bertambah

971
Ilustrasi guru mengajar. Sumber gambar: tr.kisspng

Probolinggo (wartabromo.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menambah anggaran dana program pendidikan gratis pada 2019 mendatang. Hal itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang tengah digodok dewan.

Dalam anggaran yang direncanakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Probolinggo, ada anggaran senilai Rp 1,7 miliar. Nomenklaturnya adalah untuk untuk program pendidikan gratis. Dengan tambahan tersebut, anggaran pendidikan gratis menjadi Rp 22 miliar.

Anggaran program pendidikan gratis ini, diberikan dalam bentuk Bosda. Alokasinya untuk lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta. “Bosda ini akan melengkapi anggaran Bos dari pemerintah pusat yang diterima lembaga pendidikan. Besaran Bos untuk setiap lembaga, disesuaikan dengan jumlah murid sehingga nominal yang diterima tidak sama,” kata Kepala Disdikpora setempat, M. Maskur, Minggu (2/11/2018).

Maskur mengatakan dengan anggaran Bosda ini, pendidikan di Kota Probolinggo menjadi gratis. Yakni mulai dari lembaga negeri dari jenjang SD sampai SMP. Sedangkan untuk swasta, belum. “Tapi pemerintah tidak menutup mata (terhadap lembaga swasta, Red). Lembaga swasta juga mendapat Bosda,” terangnya.

Bagi SD negeri, setiap pelajar mendapat Bosda Rp 66 ribu per bulan. Sedangkan untuk jenjang SMP, setiap pelajar mendapatkan Bosda Rp 83 ribu per bulan. Sementara untuk MI atau lembaga swasta, setiap pelajar mendapatkan Bosda senilai Rp 40 ribu per bulan. Sedangkan untuk jenjang MTs, setiap pelajar mendapatkan Bosda sebesar Rp 50 ribu per bulan.

“Dari situ bisa dinilai sendiri, sejauh mana perhatian Pemkot Probolinggo terhadap lembaga swasta. Memang tidak sama, karena juga berkaitan dengan kemampuan keuangan Pemkot,” ungkap pejabat kelahiran Kabupaten Sampang ini.

Sementara itu, DPRD Kota Probolinggo terus mendorong pendidikan gratis juga berlaku untuk swasta. “Kami berharap, pendidikan gratis itu bisa dinikmati oleh pelajar di lembaga swasta. Karena itu, kami mendorong dinas untuk menambah alokasi dana pendidik gratis, agar bisa mengjangkaunya,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Abdul Azis. (saw/saw)