Pasuruan (wartabromo.com) – Lebih 2000 rumah warga Kabupaten Pasuruan pada 2018 ini, dibedah, dengan tiga sumber dana sekaligus. Selain APBD, dana program bedah rumah, juga ditunjang dari pusat, yakni APBN dan DAK Kementerian PUPR yang mengalokasikan anggaran Rp 6,4 milyar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib mengatakan, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan, bakal ada kucuran atau pengalokasian dari pusat berupa sumber dana lain yakni program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
Pada program BSPS, Pemkab Pasuruan menerima bantuan sebesar Rp 3 milyar, untuk memperbaiki 200 unit RTLH di 3 desa di Kecamatan Pasrepan. Sedangkan DAK dipergunakan untuk merehab 217 RTLH di 3 desa di Kecamatan Grati, dengan dana alokasi Rp 3,4 milyar.
Tambahan Rp 6,4 milyar diluar APBD, diapreaiasi, untuk pemenuhan target hingga warga Pasuruan dapat menikmati rumah layak huni,
“Ini berita yang sangat menggembirakan, karena membantu kami untuk memperbaiki jumlah rumah yang tidak layak, karena memang masih banyak yang belum direhab,” kata Misbah, Rabu (09/05/2018).
Seperti diketahui, Pemkab Pasuruan melalui APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2018, luncurkan program bedah rumah unruk 1600 RTLH di 20 kecamatan. Masing-masing penerima mendapat bantuan rehab sebesar Rp 12,5 Juta.
Sedangkan untuk sumber dari APBN, masing-masing rumah direhab dengan anggaran Rp 15 juta, dan dari DAK masing-masing sebesar Rp 15 juta.
“Kalau dari APBD, beberapa kecamatan sudah mulai digarap. Tapi kalau dari APBN dan DAK masih dalam tahap sosialisasi. Diperkirakan pada dua atau tiga bulan mendatang baru akan dimulai,” terangnya.
Alokasi tambayan dari sumber dana lain ini, otomatis membantu percepatan memperbaiki rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan.
Menurut Misbah, jumlah RTLH di Kabupaten Pasuruan masih ada 7000-8000 unit yang tersebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Dari estimasi dan data, program bedah rumah diperkirakan tuntas pada 2023. Artinya, tidak ada rumah tak layak huni di Kabupaten Pasuruan.
“Tapi semuanya bisa berubah, seiring dengan perubahan jumlah penduduk, maupun adanya rumah tangga baru, yang membutuhkan tempat tinggal dan faktor lainnya,” pungkasnya. (mil/ono)
