Jakarta (wartabromo.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kantongi identitas Trio Kwek-Kwek, terkait dugaan suap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono. Tiga orang, disebut-sebut membantu mengatur proyek-proyek untuk Setiyono itu, secepatnya bakal dilakukan pemeriksaan.
Trio Kwek-Kwek itu mengatur untuk menentukan pemenang lelang proyek, bahkan menentukan besaran fee dari pengusaha yang “ditunjuk” melaksanakan kegiatan proyek.
Juru bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin kemarin menjelaskan, trio kwek-kwek saling berbagi peran, diantaranya “memotong-motong kue” proyek ke rekanan.
“Misalnya A itu lebih menangani sejumlah proyek dengan rincian tertentu, kemudian dua orang lain menangangi proyek lain,” ungkap Febri.
Akan tetapi, Febri enggan membocorkan identitas pihak yang dikenal sebagai Trio Kwek-Kwek itu. Namun, dari berbagai sumber, mereka yang menjadi “genk” Setiyono itu berinisial AW, FD, PW. Informasi yang didapat, ketiganya bernaung di tiga asosiasi jasa kontruksi berbeda.
“Kami periksa untuk melihat lebih lanjut dugaan proyek-proyek apa saja yang mereka kelola dan juga sejauh mana Wali Kota juga mendapatkan “fee” dari proyek tersebut,” ujar Febri.
Dengan telah dicatatnya nama-nama trio Kwek-kwek itu, KPK menurut Febri telah menyusun jadwal pemeriksaannya. Walau tidak ada penjelasan detail waktu, diperkirakan pemeriksaan dilakukan secepatnya, mengejar masa 20 hari penahanan Setiyono oleh KPK.
KPK sebelumnya mensinyalir ada sejumlah proyek dimainkan oleh Trio Kwek-kwek, untuk Setiyono. Febri Diansyah mengatakan, ada 10 proyek saat ini yang data-datanya sudah dikantongi, untuk dilakukan penyelidikan. Data itu sekaligus digunakan membantu mengungkap nama-nama Trio Kwek-kwek, sebelumnya.
“Ada 10 proyek, data-data didapatkan dari laptop Wahyu (tersangka suap proyek PLUT, red) yang disita KPK,” ungkapnya, Selasa (9/10/2018).
Meski begitu, KPK belum menyebutkan proyek apa saja yang saat ini ditengarai juga menyumbang komitmen fee ke kantong Setiyono.
Diketahui, dari keterangan KPK sebelumnya dikatakan, rata-rata fee proyek, yang diterima Setiyono sebesar 5-7 %.
“Fee rata-rata antara 5–7% untuk proyek bangunan dan proyek pengairan,” ujarnya.
Tapi khusus pada proyek PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Dinas Koperasi, setiyono mendapat komitmen fee sebanyak 10 persen. (ono/ono)
