Probolinggo (wartabromo.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo mengklaim kemiskinan di wilayahnya berada di bawah angka 10 persen. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut butuh kerja ekstra untuk menurunkannya ke level lebih rendah.
Walikota Probolinggo Rukmini mengatakan berdasarkan data BPS, kemiskinan di kota yang dipimpinnya berada di angka 7,84 persen. Sayang, capaian itu tak mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dalam penghargaan statistical capacity building, kalah dari daerah yang kemiskinannya lebih dari 20 persen.
“Meskipun Kota Probolinggo tidak berhasil meraih penghargaan statistical capacity building dari Gubernur Jawa Timur, namun saya bangga Pak Gubernur menyebutkan angka kemiskinan Kota Probolinggo sudah menyentuh angka 7,84 persen. Yang membuat saya semakin bangga, salah satu daerah yang menerima penghargaan justru angka kemiskinannya masih di atas 20 persen,” ungkapnya saat menerima Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Teguh Pramono dan Kepala BPS Kota Probolinggo, Adenan di Sabha Bina Praja, Jumat (9/11/2018).
Ia mengatakan peran dalam penurunan kemiskinan itu, sangat dibantu oleh data-data BPS. Dengan data yang valid, Pemkot dapat menggelontorkan program yang tepat sasaran. Misalnya dalam pengendalian inflasi. Seperti pada 2016 lalu, inflasi di Kota Mangga ini paling rendah dan berada di bawah Kota Depok.
“BPS selalu ikut mendampingi Kota Probolinggo dalam kegiatan rilis inflasi. Tentu kita selalu inginnya inflasi itu rendah. Kita tentu inginnya seperti ini terus. Untuk itu saya harapkan Pemkot terus menjalin komunikasi yang intens dengan BPS Kota Probolinggo. Karena Pemkot sangat membutuhkan kehadiran BPS, khususnya terkait data-data statistik seperti data pertumbuhan ekonomi, dan PDRB,” ujar Rukmini.
Sementara itu, Kepala BPS Jawa Timur, Teguh Pramono menyebutkan, Kota Probolinggo butuh usaha ekstra untuk mengikis angka kemiskinan yang sudah menyentuh angka 7 sampai 8 persen. Sebab angka 7 sampai 8 persen itu, sudah sangat sulit digoyang atau diturunkan lagi.
“Biasanya penduduk miskin pada kisaran angka ini itu orang-orang yang sudah lansia, sudah sangat susah untuk diberdayakan. Rata-rata pendidikannya juga tidak tinggi. Jadi Pemerintah Kota Probolinggo butuh tenaga ekstra untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya.
Keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sangat menguntungkan Pemkot, menutur Teguh memang sudah sesuai tupoksinya.
“Memang tugas utama kami menyediakan data untuk kepentingan Pemerintah Pusat. Tapi kemanusian tidak ada maknanya kalau berada di sini, tapi tidak juga punya manfaat bagi wilayah di mana kami berada. Kami akan berusaha sekali memenuhi kebutuhan data yang diperlukan Kota Probolinggo,” pungkas Teguh. (fng/saw)
