Salah Strategi, Cakupan Imunisasi Kota Probolinggo Terbawah di Jatim

749

Probolinggo (wartabromo.com) – Cakupan imunisasi difteri Kota Probolinggo, catat urutan paling buncit di Jawa Timur. Salah strategi dalam menyasar kelompok yang harus diberikan imunisasi, disebut jadi penyebabnya.

Pelaksanaan imunisasi difteri memasuki tahap tiga, diberikan pada anak berusia 1-19 tahun.

Dalam data terungkap, cakupan imunisasi difteri di Jawa Timur tahun 2018, sudah mencapai 76,35%. Kota Blitar teratas dengan cakupan 82,92%; disusul Kota Kediri dan Kota Mojokerto dengan cakupan 81,18%.

Tapi, cakupan imunisasi difteri paling buruk diketahui berada di Kota Probolinggo, karena baru menyentuh angka 37,82%.

Sejumlah pihak, sepertinya mengkhawatirkan kondisi ini. Pasalnya, Jawa Timur tengah menghadapi Kejadian luar Biasa (KLB) difteri dan untuk menanganinya dibutuhkan kekebalan komunal setidaknya 95%.

Kepala Seksi Pencegahan Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P3PMK) Dinas Kesehatan Jatim, Gito Hartono mengatakan, pelaksanaan program imunisasi difteri masih menyisakan waktu selama akhir tahun ini, sehingga sepatutnya bisa terus meningkatkan jumlah dan pemerataan cakupan.

Gito kemudian menyinggung, posisi cakupan Kota Probolinggo yang terbilang sangat rendah. Dari telaah yang dilakukan, ia memperkirakan ada kesalahan strategi soal pemberian imunisasi kepada anak-anak selama ini. “Populasi sasaran imunisasi ini kan di sekolah, harusnya dilakukan dulu imunisasi di sekolah-sekolah. Tapi ini tampaknya di Posyandu dan Puskesmas dulu. Mungkin nanti di akhir baru akan gencar ke sekolah-sekolah,” ujar Gito.

Meski demikian, ia tak bernyiut nyali. Apa yang terjadi di Kota Probolinggo diungkapkan pernah terjadi di Kabupaten Blitar, pada pelaksanaan imunisasi sebelumnya. “Satu minggu terakhir, mereka baru menyasar sekolah-sekolah setelah itu angkanya langsung melejit,” ungkapnya.

Ia menegaskan butuh komitmen dari pemerintah daerah untuk bersama menghadapi KLB difteri kali ini. Utamanya Pemkot Probolinggo, karena dalam 3 pelaksanaan imunisasi difteri, berada di urutan terbawah dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.

Di sisi lain, Gito mencoba menjernihkan anggapan terkait imunisasi difteri. Ditegaskan, tidak ada vaksin yang mengandung babi, selain telah ada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan imunisasi hukumnya wajib juga tidak pernah dicabut.

Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa Arie Rukmantara menuturkan, imunisasi merupakan hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan, yang wajib dipenuhi oleh negara.

Ia menganggap Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur sebagai representasi negara, kemudian memiliki kewajiban memastikan setiap anak terpenuhi hak-hak dasarnya, lebih-lebih pada anak yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan khusus.

Ia melanjutkan, anak-anak ini sudah terdata dengan terobosan pendataan kependudukan terkini. sistem informasi berbasis masyarakat melalui kerjasama antara dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas perlindungan anak, ditunjang dinas kependudukan dan catatan sipil.

“Bukan hanya soal pencapaian tapi juga pemerataan,” katanya.

Arie menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa capaian lebih di atas 95% untuk ORI difteri fase 1 dan 2 belum cukup, karena capaian tinggi juga harus merata di tiap kabupaten dan kota.

“Membebaskan Jatim dari Difteri butuh kekebalan komunal. Makanya Dinkes Provinsi terlihat ingin capaian yang merata di tiap sekolah, di tiap puskesmas, bahkan di tiap desa dan kelurahan,” terang Arie. (saw/ono)