Turun 1,81%, Tantri Ingin Entas 5 Ribu Warga Miskin Per Tahun

1457

Probolinggo (wartabromo.com) – Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menargetkan mengentas 5 ribu warganya dari jurang kemiskinan tiap tahun. Selain pembenahan infrastruktur, sektor ekonomi menjadi fokus pembangunan dalam periode keduanya memimpin Kabupaten Probolinggo.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, secara resmi merilis Angka Kemiskinan di daerah ini. Kini angkanya berada di kisaran 18,71% atau turun 1,82% dari tahun sebelumnya. Dimana pada 2017 lalu, angka kemiskinan masih berada di angka 20,52 atau sekitar 240,7 ribu penduduk miskin. Sementara pada 2016, angka kemiskinan mencapai 20,98%.

“Alhamdulillah, ini adalah berita yang cukup menggembirakan, angka kemiskinan turun signifikan. Ini tentunya berkat kerjasama semua pihak, kerja keras, kerja cerdas pemerintah daerah sampai kepala desa,” ujar Bupati Tantri kepada wartabromo.com.

Di periode kedua ia memimpin Kabupaten Probolinggo bersama HA. Timbul Prihanjoko, Tantri menargetan minimal 5.000 penduduk miskin berhasil dientas tiap tahunnya. Untuk itu, ia mendorong seluruh leading sector memberikan kontribusi nyata dan konkret untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana IPM (indeks pembangunan manusia) Kabupaten Probolinggo 2014-2017 ada kenaikan yag pasti dari tahun ke tahun, yakni 63 persen menjadi 64,28 persen.

Baca Juga :   Bermodal Mulai 10 Ribu, Caleg di Pasuruan Cari Suara

“Target ini akan lebih baik jika melampauinya,” katanya.

Selain bidang infrastruktur yang terus digenjot demi memperlancar perekonomian, sektor pendidikan dan kesehatan juga terus akan ditingkatkan. Sebab, daya saing ekonomi dan daya beli masyarakat sudah cukup baik. Namun hal itu tidak berbanding lurus dengan taraf kesehatan dan tingkat pendidikan.

“Artinya masyarakat kecenderungannya boros, namun uangnya bukan untuk kesehatan dan pendidikan,” jelas Tantri.

Ia mengungkapkan, salah satu program yang menjadi solusi bagi masyarakat yakni Mall Pelayanan yang memberikan one stop service. Segala bentuk layanan administrasi OPD dapat dilayani di satu tempat dan mengurangi biaya transport.

“Selain itu kami akan membuat e-commerce atau toko online khusus produk UMKM Kabupaten Probolinggo,” ungkap istri dari Anggota Komisi VIII DPR RI H Hasan Aminuddin ini.

Baca Juga :   Wakil Ketua DPRD : 3 Perda Kabupaten Pasuruan Cacat Hukum

Ia juga mengungkapkan, masih banyak rakyat masih terjebak dalam istilah miskin kultural. Di mana miskin cultural terjadi karena masyarakat yang disensus tidak menyampaikan secara benar keadaannya.

“Artinya, walaupun mampu secara ekonomi, tetap mengatakan tidak mampu. Hal ini karena mereka berpikiran jika mengaku kaya maka tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Inilah PR kita bersama. Kita harus merubah mindset,” kata Tantri.

Bupati juga mewanti-wanti para kepala desa agar menginformasikan kebenaran. Ia mengungkapkan, ada kepala desa yang melaporkan warganya miskin, padahal sebenarnya tidak miskin.

“Laporan itu tujuannya agar warga dimaksud terus memperoleh bantuan Pemkab Probolinggo, Pemprov Jatim, atau Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Djudjuk Widhilaksana mengatakan, kasus kemiskinan sendiri, paling banyak berada di daerah dataran tinggi. Turunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah maksimalnya program padat karya sehingga kesejahteraan warga meningkat.

Baca Juga :   Pabrik Kayu Gending Probolinggo Terbakar

Djudjuk, berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga harus tepat sasaran. Sehingga, untuk meminimal kepala rumah tangga yang dicabut bantuannya, bisa memiliki pekerjaan sendiri.

“Soal mindset sendiri, sangat berpengaruh juga dengan angka kemiskinan. Jika mindset masyarakat Kabupaten Probolinggo masih tidak malu mengaku miskin, ya sulit untuk menekan angka kemiskinan,” terangnya.