Probolinggo (wartabromo.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggarap akses wisata Gunung Bromo mulai Maret ini, tertunda. Pasalnya, proyek tersebut gagal lelang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Prijono mengatakan dalam proyek peningkatan jalan akses menuju Bromo, akan dimulai di ruas jalan Sukapura–Lambang Kuning (R.60). Proyek peningkatan jalan sepanjang 10 kilometer itu, sudah ditenderkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat. Namun, ternyata lelang itu tak menemukan pemenangnya.
Sehingga target permulaan pengerjaan pada 22 Maret nanti, urung dilaksanakan. Selanjutnya DPUPR memundurkan target itu hingga 11 April mendatang. “Rencana awal pada Maret ini sudah dimulai pengerjaannya. Namun, tender yang kami lakukan belum menemukan pemenang. Kendalanya bukan pada kami. Sehingga kami menargetkan pada awal April nanti sudah dimulai pengerjaannya,” kata Prijono, Selasa (12/3/2019).
Ia juga menuturkan, Konsultan Pengawas pada proyek tersebut juga belum menemukan pemenang. Namun, hal itu menurutnya tidak mempengaruhi proses pengerjaan nanti. Ia mengatakan maksimal 20 hari setelah ditentukan pemenang pelaksana proyek, maka konsultan pengawas juga segera ditunjuk.
Prijono menjelaskan, selain membangun jalan proyek ini juga akan membuat saluran air pada sisi jalan. “Nanti sebagian kewenangan PPK (pejabat pembuat komitmen) akan dilimpahkan ke konsultan. Kualitas proyek itu ada di tangan konsultan,” ungkapnya.
Jalan Tongas-Bromo sepanjang kurang lebih 37 kilometer, akan dibagi dalam 7 koridor. Ketujuh ruas jalan kabupaten itu, antara lain Ruas Jalan Tongas–Lumbang (R.01); Ruas Jalan Lumbang–Lambang Kuning (R.03); Ruas Jalan Lumbang-Madakaripura (R.105); Ruas Jalan Sukapura–Lambang Kuning (R.60); Ruas Jalan Sukapura–Ngadisari (R.05); Ruas Jalan Ngadisari–Cemoro Lawang (R.06) dan Ruas Jalan Ngadisari–Laut Pasir (R.25).
Selama 3 tahun, jalan akses Bromo Tengger Semeru (BTS) akan disokong Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM). Dana hibah itu, akan digunakan melalui Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Pola hibah dalam program ini adalah berdasarkan hasil kinerja yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBM.
“Akan menggunakan sistem Reimburse, dimana pembangunan menggunakan anggaran APBD lebih dulu. Ketika selesai digarap, dana 40% yang kita keluarkan diganti pemerintah Australia,” tandas mantan Kepala Dinas Cipta Karya ini. (cho/saw)
