Demokrat Mangkir, 13 Parpol Kota Pasuruan Serahkan LPPDK

954
Komisioner KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari berpose bersama salah satu perwakilan partai politik, serahkan LPPDK, Rabu (1/5/2019). (Foto: KPU Kota Pasuruan)

Pasuruan (WartaBromo) – Hari ini, Rabu (1/5/2019) merupakan batas akhir penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hanya saja, Partai Demokrat mangkir, tak serahkan laporan dana kampanye tersebut.

Divisi Hukum KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari mengatakan, sebanyak 13 dari 14 partai politik (Parpol) telah setorkan LPPDK, secara bergelombang selama satu pekan ini.

Ia menjelaskan, selama kurun 26-30 April 2019, empat partai telah menyerahkan LPPDK, yakni Berkarya, PKS, Hanura, dan Nasdem.

“Berkarya pertama yang serahkan pada 26 April lalu,” ujar Royce.

Menurut Royce, pihaknya mulai sibuk setelah sembilan parpol, secara bersamaan menyerahkan LPPDK, hari ini. Diketahui, KPU telah menetapkan jadwal penyetoran LPPDK partai politik, pada 26 April sampai 1 Mei 2019.

Nah, sampai akhir masa penyerahan, sebanyak 13 partai yang telah kumpulkan laporan. Sedangkan, satu partai yakni Partai Demokrat, dipastikan tak menyerahkan LPPDK.

“Sampai batas akhir pukul 18.00 WIB, Demokrat tak menyerahkan,” terang Royce.

Dikatakan oleh Royce, sebenarnya ada ancaman sanksi bagi partai yang lalai tak setor laporan dana kampanye ini, yakni Caleg terpilih dipastikan dicoret. Hanya saja, Partai Demokrat diyakini tak mampu menempatkan wakilnya ke gedung DPRD Kota Pasuruan, sehingga KPU terbilang hanya memberikan catatan, bila Demokrat tak serahkan LPPDK.

“Besok kita serahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui KPU Provinsi. Terkait pembatalan caleg terpilih (Demokrat), kayaknya sanksi sudah diberikan pas coblosan,” pungkas Royce sambil berseloroh.

Sekadar informasi, Pemilu di Kota Pasuruan, diikuti oleh 14 dari 16 Partai Politik. Dua parpol, yakni PSI dan Garuda dicoret dari kepesertaannya, jauh sebelum hari coblosan setelah tak setor laporan awal dana kampanye, selain juga tak ajukan jagoan calon legislatif. (ono/ono)