Jakarta (wartabromo.com) – Biaya pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan mencapai Rp465 triliun. Dana tersebut diklaim berasal dari berbagai sumber, diantaranya APBN 2020.
Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas mengatakan, ada tiga skema pembiayaan agenda pindah Ibukota ini. Seperti, alokasi desain dan masterplan Ibukota baru dianggarkan dalam Rancangan APBN 2020.
“Dan itu memungkinkan sekali, sebab APBN memang bukan sumber utama. Bisa saja ada sumber dana lain yang secara kreatif bisa diperoleh,” ujarnya dinukil dari IDNTimes.
Baca Juga : Resmi, Pulau Kalimantan Dipastikan Jadi Lokasi Ibukota Baru
Masih kata Tri, ketiga sumber anggaran ini memiliki porsi yang berbeda-beda. Ia pun mencontohkan, jika APBN 20 persen, maka kerjasama sama pemerintah dan swasta bisa mencapai 50 persen. Sisanya, 20-30 persen bisa diambil oleh swasta.
Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini juga melalui pemilihan yang serius. Pihak swasta yang digandeng, harus memiliki kualitas terbaik. Lalu jika dirasa kurang menarik, maka bantuan keuangan atau subsidi bisa saja diberikan.
“Tapi selebihnya swasta yang mengerjakan,” ujarnya.
Sementara itu saat disinggung terkait desain Ibukota, Tri mengungkap jika ada 2 desain yang digunakan. Pertama urban desain yang pada penggambaran detail, bentuk rumah hingga perkantoran harus digambar.
Lalu untuk yang kedua yakni engineering desaign. Di sini kalkulasi detail diperlukan supaya penggunaannya jelas. Dalam hal hitung-hitungan ini, Bappenas bergandengan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
Baca Juga : Pemindahan Ibukota Baru Bisa Habiskan Anggaran Rp465 Triliun
“Maka dari itu membangun daerah baru harus punya hitung-hitungan yang matang, sehingga kebutuhannya jelas,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi memastikan jika Pulau Kalimantan menjadi lokasi pindah Ibukota. 2 kandidat kuatnya yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Namun keputusan finalnya baru bisa didengar pada Agustus esok. (may/ono)
