Seniman Ribut Tak Diberi Uang Saku, Cak Thoriq Geram

4480

Lumajang (WartaBromo.com) – Grup kesenian musik keroncong Lumajang protes lantaran tak diberi uang saku saat mengikuti kegiatan Pamori Jawa Timur. Bupati Lumajang kemudian angkat bicara.

Dilansir dari grup Facebook, Lapor Lumajang milik Pemerintah, seorang pria bernama Zulfikar menuliskan sebuah laporan. Ia mewakili musisi keroncong Lumajang mengungkapkan kekecewaan kepada Dinas Pariwisatan Lumajang.

Kami musisi keroncong lumajang…tetap berangkat walau tak dapat dana dari dinas pariwisata lumajang..dgn alasan DINAS PARIWISATA tidak ada dana…ok pak birokrat….anda kurang peduli pada kami….kegiatan PAMORI JAWA TIMUR…kontingen lumajang swadaya aja….terima kasih atas ketidak perdulianmu…mosok nyangoni dana paling gedhe 1jt ae gak iso….kok mlarat nemen,” tulisnya.

Ia kemudian melampirkan proposal pengajuan dana yang telah dimasukkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Lumajang. Termasuk keterangan jika proposal tersebut telah diterima oleh Disparbud. Namun rupanya, dana yang dimohonkan ini tak bisa cair.

Warganet pun ramai dengan laporan ini. Sebagian warga menyesalkan kurang responnya pemrintah. Namun ada juga yang bersikap netral.

Nah, postingan yang dikomentarai oleh 200 warganet ini langsung ditanggapi oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Cak Thoriq tampak kesal dengan kehebohan ini.

Iki opo see reeek.. kok ribut ribut, berapa nomer rekeningnya, aku kirim 1 juta sekarang,” jawab Cak Thoriq.

Warganet pun langsung bersorak dengan kemunculan Cak Thoriq ini. Mereka meminta Zulfikar untuk segera mengirim nomor rekening. Disamping itu, ada juga permintaan warga kepada CT untuk tak memperdulikan hal ini.

Orang nomor 1 di Lumajang itu kemudian mengungkapkan jika ada banyak kegiatan baik individu atau kelompok yang mengatasnamakan Lumajang. Tapi semua tidak bisa terfasilitasi oleh Pemerintah.

“Kalau semua harus terfasilitasi, berapa banyak yang harus kami biayai,” jelasnya.

Meski begitu CT mengaku bakal berusaha untuk melakukan perbaikan untuk memfasilitasi warga. Namun tetap harus disusun skala prioritas dalam pelayanan ini. (may/ono)