Mengerikan, 1 dari 5 Anak jadi Korban Bully

558

Pasuruan (WartaBromo.com) – Tercatat, 1 dari 5 anak Indonesia jadi korban bullying (perundungan). Pelibatan seluruh komponen upayakan pencegahan, sepatutnya jadi fokus untuk dilakukan.

Kasus perundungan itu diungkap Arie Rukmantara, Direktur Unicef Wilayah Jawa saat meninjau sekolah inklusi di Lembaga Pendidikan Al-Kautsar Kota Pasuruan, Selasa (11/2/2020).

Dikatakan Arie, perundungan merupakan satu dari dua kasus kekerasan pada anak, yang selama ini terus mendapatkan perhatian.

Arie Rukmantara, Direktur Unicef Wilayah Jawa, saat melihat aksi siswa-siswi SD Al-Kautsar Kota Pasuruan, Selasa (11/2/2020). Keluarga besar Unicef pada kesempatan kali ini meninjau langsung pendidikan inklusi yang selama 2013 dipraktikkan lembaga pendidikan ini.

“Unicef menggarisbawahi, ada dua hal. Satu, kekerasan seksual risikonya masih tinggi. Yang kedua, yang kelihatan tren tinggi itu sekarang bullying (perundungan),” kata Arie.

Ia menilai, kekerasan seksual masih memiliki risiko tinggi, lantaran pelaku justru pebih banyak berasal dari lingkungan maupun orang terdekat anak.

Sedangkan, rerata kasus perundungan selama ini terbilang cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, 1 antara 5 anak di Indonesia, tercatat telah menjadi korban, dirundung.

Kasus yang mengemuka, perundungan kerap terjadi di lingkungan sekolah. Seperti terjadi pada seorang siswa SMP di Malang beberapa waktu lalu, yang harus menderita trauma psikis hingga menerima kekerasan fisik.

Iapun mengingatkan kepada seluruh pihak, terutama para pendidik dan orang tua, agar melakukan upaya antisipasi, menghindarkan anak-anaknya dari kasus kekerasan ini.

“Karena tidak baik untuk mental,” tandasnya.

Dari serangkaian telaah, pihaknya pun mencoba mengajak seluruh stakeholder, terutama pemerintah dari seluruh tingkatan untuk bersama melakukan upaya pencegahan kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual maupun perundungan.

Saat ini, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Unicef akan membangun layanan untuk anak-anak yang rentan, yang disebut Arie sebagai one stop service.

“Di mana setiap anak bukan hanya anak yang berhadapan dengan kekerasan, dengan hukum. Anak yang teridentifikasi risiko kekerasan
bisa didata,” terang Arie.

Pastinya, kajian bersama pemprov ini telah dilakukan bersama dengan
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappeda, hingga lembaga perlindungan anak.

One stop service atau yang kemudian disebutnya sebagai pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) ini, dimaksudkan agar permasalahan anak dapat dituntaskan di satu tempat.

Progam ini ditegaskan, nantinya tidak sebatas melakukan penanganan kasus anak, melainkan juga pada pemenuhan kebutuhan anak, seperti layanan kesehatan (seperti imunisasi), hingga pendidikan (beasiswa).

“(Karena) respon nggak habis-habis. Tenaga kita. APBD Provinsi Jawa Timur, APBN (sudah terkuras) habis. Karena kita nggak tahu cara mencegah,” sergapnya. (ono/ono)