Protes Tambang, Warga dan Aktivis Lingkungan Ngontel Banyuwangi-Surabaya

1045

Probolinggo (wartabromo.com) – Warga Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, bersama sejumlah aktivis lingkungan, mengayuh sepeda (ngonthel) dari Banyuwangi ke Surabaya. Aksi ini sebagai bentuk penolakan tambang emas di sejumlah kawasan di Banyuwangi.

Aksi protes pertambangan itu, dimulai sejak Sabtu, 15 Februari 2020, dengan melewati rute Bayuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan Surabaya. Senin siang, 17 Februari mereka tiba di Kota Probolinggo dan beristirahat di halaman museum kota setempat.

Rencananya, puluhan warga itu menemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. meminta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT. BSI (Bumi Suryasindo) maupun PT. DSI (Damai Suryasindo). Dua perusahaan itu melakukan penambangan di Gunung Tumpang Pitu dan memperluas pertambangan di Gunung Salakan serta beberapa daerah lain di Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga :   Soal Aksi Teror di Sejumlah Lokasi, ini Kata Kapolres Probolinggo Kota

“Penambangan memiliki dampak ekologi, karena sering terjadi peledakan (blasting) yang mengagetkan warga, hingga membuat banyak hewan turun gunung dan masuk ke pekarangan warga, akibat habitat alaminya dirusak,” kata Forum Rakyat Banyuwangi, Usman.

Tak hanya itu, bencana alam juga menghantui warga Banyuwangi karena aktivitas pertambangan ini. Salah satunya yaitu banjir.

“Selain itu, penambangan tersebut juga memicu terjadinya banjir yang menyebabkan tertutupnya karang. Dampak lainnya secara sosial, banyak terjadi perselisihan antar keluarga dan tetangga, terkait pro-kontra penambangan,” lanjutnya.

Pertambangan emas itu, beroperasi karena difasilitasi Pemkab Banyuwangi. “Di tahun 2011-2012, Bupati Banyuwangi memberikan IUP pertambangan dan meminta rekomendasi, dari hutan lindung turun menjadi hutan produksi,” tandas Usman.

Baca Juga :   Koran Online 21 Juni : Kelompok Perampok Sadis Digulung Polisi, hingga Tarif Tol Paspro Per Kilometer Ditetapkan Rp883

Salah satu warga yang ikut aksi, Ayu Tri Mulyani menuturkan tujuan mereka untuk menemui Gubernur Jatim adalah untuk memperjuangkan hak hidup warga. Karena warga sangat menderita dengan adanya tambang emas tersebut. Salah satu dampaknya adalah sumber air yang mengering.

“Untuk memperjuangkan hak kita. Air mengering, ikan-ikan mati. Gak kayak dulu, di bawah itu, cari ikan dekat sekarang jauh. Kondisi lautnya kalau dilihat dari atas biasa saja, tapi dari bawah layak lumpur, gak pasir lagi,” ujar warga Dusun Pancer itu sambil menggendong anaknya.

Selain warga korban terdampak penambangan yang terdiri dari sekitar 15 orang ibu-ibu dan 28 orang kaum pria, mereka juga didampingi sejumlah aktivis lingkungan meliputi Forum Rakyat Banyuwangi dan PMII. (lai/saw)