Kraksaan (wartabromo.com) – Kabupaten Probolinggo ditetapkan sebagai daerah dengan status darurat bencana kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat diizinkan menggunakan dana Tidak Terduga (TT).
Di musim kemarau ini, Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari menerbitkan status darurat bencana kekeringan di wilayahnya. Sebab, BPBD tak punya dana taktis untuk penanganan bencana kekeringan dalam Perubahan APBD 2020. OPD ini pun diizinkan untuk mengajukan dana TT untuk penanganan dampak kekeringan.
“Kami tidak dapat tambahan anggaran untuk penanganan dampak bencana kekeringan. Namun, kami juga masih mencoba untuk mengajukan ke provinsi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi pada Jumat, 28 Agustus 2020.
BPBD, kata Anggit, sudah memetakan potensi kekeringan di Kabupaten Probolinggo. Kekeringan diprediksi sama dengan tahun lalu, yakni terjadi di 39 dusun pada 16 desa yang tersebar di 9 kecamatan. “Kurang lebih tahun ini, pada lokasi yang sama perlu diwaspadai,” ujarnya.
Dengan penetapan status darurat bencana kekeringan oleh Bupati Probolinggo, BPBD segera mengajukan pengunaan dana TT untuk penanganan dampak kekeringan. Dengan modal dari dana TT itu, BPBD diyakini memiliki cukup anggaran untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi.
“Kami optimis jikalau mendapatkan porsi dari dana TT itu, maka kami bisa memanfaatkannya untuk penanganan dampak bencana kekeringan, seperti untuk proses droping air bersih dan lain-lainnya,” sebutnya.
Sejauh ini sudah ada dua desa yang telah melaporkan sebagai desa terdampak kekeringan. Yakni Desa Jurangjero, Kecamatan Gading dan Desa Gunung Geni, Kecamatan Banyuanyar. Kedua desa tersebut telah mengajukan droping air. Sekali kirim, 6 ribu liter air bersih disalurkan bagi warga terdampak.
“Pada dasarnya kami terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih di daerah terdampak bencana kekeringan. Semoga kekeringan tahun ini tak parah dan hujan lekas turun,” harap mantan kepala Bappeda itu. (saw/ono)
