Main Palak Bantuan Kemenag

1868
Ponpes Al Qodiri di Andonosari, Kecamatan Tutur yang masuk dalam daftar penerima BOP Covid-19 Kemenag. Foto: Asad Asnawi.

Ragam penyimpangan mewarnai penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 untuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam dari Kementerian Agama. Mulai dari lembaga tak jelas, tak memenuhi syarat, hingga dana disunat.

Laporan: Asad Asnawi – Miftahul Ulum

BANGUNAN itu terlihat sederhana. Tanpa plakat, tanpa penanda. Menempati lahan yang tak seberapa luas, komplek bangunan itu adalah milik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Qodiri.

Berlokasi di Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, ponpes ini menjadi salah satu penerima BOP Kemenag tahun 2020 lalu bersama ratusan ponpes yang lain.

Saat media ini berkunjung kesana akhir pekan lalu, suasana relatif sepi. Tak ada aktivitas berarti laiknya sebuah ponpes. Tak banyak santri yang bisa dijumpai. “Kalau yang menginap, cuma 10 anak,” ujar salah satu santri saat ditemui media ini.

Kendati jumlah santri tak sampai 50 orang, ponpes ini termasuk penerima BOP dari Kemenag. Padahal, angka 50 menjadi syarat minimal jumlah santri untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, selain syarat lain. Seperti terdaftar di Kemenag, serta memiliki kegiatan.

Pengasuh Ponpes, Ustad Huzaimi yang ditemui media ini mengakui adanya bantuan yang diterimanya itu. “Iya betul, dapat di tahap pertama pencairan,” ungkapnya. Terkait jumlah santri yang tidak sesuai, ia menepisnya. “Kan ada santri perempuan juga 16 orang. Yang di MTs juga dimasukkan semua,” lanjutnya.

Pihak Kementerian Agama (Kemenag) memang memberikan klasifikasi terkait ponpes penerima BOP Covid-19 ini. Yakni ponpes kecil dengan jumlah 50-500 santri; sedang dengan 500-1500 santri. Dan, ponpes besar dengan jumlah santri diatas 1500 orang.

Masing-masing kategori mendapat bantuan berbeda. Untuk ponpes kecil, sebesar Rp 25 juta; ponpes sedang Rp 40 juta dan Rp 50 juta untuk ponpes kategori besar. Sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan Kemenag.

Nah, di Kabupaten Pasuruan, berdasar data WartaBromo., terdapat ratusan ponpes penerima BOP yang terbagi ke dalam tiga tahap. Termasuk, Ponpes Al-Yasini, Ponpes Sidogiri, atau Ponpes Besuk, Samsul Arifin yang masuk dalam kelompok ponpes besar.

Masalahnya, tidak semua ponpes memenuhi persyaratan. Ponpes Al-Qodiri yang berlokasi di Andonosari tadi adalah salah satunya. Kendati jumlah santri yang ada tak sampai 50 orang, nyatanya, ponpes ini menerima BOP Rp 25 juta.

Persoalan lainnya, adanya dugaan ponpes fiktif yang juga masuk dalam daftar penerima bantuan itu. Misalnya saja, Ponpes Darurrohman yang dalam SK Kemenag tercatat berada di Desa Andonosari. Bahkan, nilai bantuan yang diterima lebih besar ketimbang Ponpes Al-Qodiri.

Beberapa warga yang ditemui media ini tak tahu menahu keberadaan ponpes tersebut. Begitu juga dengan Kepala Desa Andonosari, Antok. “Saya kok kurang tahu ya.. Coba saya cari informasi dulu,” ujarnya saat dihubungi media ini, Minggu (21/2/2021) siang.

Ketidakjelasan Ponpes Darurrahman itu juga diungkapkan Ketua Rabithah Mahadiah Islamiyah (RMI), semacam perkumpulan ponpes Kecamatan Tutur, Ustad Qoyyum. “Kebetulan saya ketua RMI disini ya, jadi hafal ponpes-ponpesnya. Tapi, kalau ponpes (Darurrahman) ini kok saya belum tahu ya. Lokasinya dimana saya belum tahu,” katanya, Kamis (18/2/2021).

Selain lokasi yang tidak jelas, ponpes ini belum memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). Hal itu terungkap saat media ini melakukan penelusuran pada Pangkalan Data Pondok Pesantren Kemenag.

Proses penelusuran dilakukan dengan memasukkan nama ponpes pada kolom statistik ponpes. Hasilnya, nama ponpes dimaksud tak keluar. Padahal, NSPP menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Celakanya, investigasi yang dilakukan WartaBromo., juga mendapati mendapati ponpes-ponpes lain yang tetap menerima kucuran dana, meski tak memenuhi syarat. Angkanya bahkan mencapai puluhan ponpes!

Ponpes Al-Islahiyah di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen termasuk di antaranya. Sama halnya Al-Qodiri di Tutur, jumlah santri ponpes yang menerima bantuan Rp 25 juta ini tak sampai 50 orang, sebagai syarat minimal untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Temuan yang sama juga terjadi di Kecamatan Pohjentrek. Sebuah pesantren didapati menerima Rp 40 juta, kendati jumlah santrinya tak sampai 150 orang. Padahal, untuk mendapatkan bantuan sebesar itu, santri yang ada minimal 501 orang.