Kraksaan (WartaBromo) – Estimasi biaya pelaksanaan Pilkades serentak 2022 mengalami pembengkakan. Tahun depan, helatan demokrasi desa itu, diperkirakan menelan dana senilai Rp27,4 miliar.
Semula Pemkab Probolinggo menganggarkan senilai Rp17 miliar untuk digunakan di 253 desa. Namun, dalam perhitungan ulang angka itu naik sekitar Rp10 miliar. Dengan begitu terkoreksi menjadi Rp27,4 miliar.
Dana tersebut menjadi Silpa dalam APBD 2021. Sebab, Pilkades serentak yang semula akan dilaksanakan pada Desember 2021, diundur menjadi 17 Februari 2022.
“Karena ditunda, akhirnya jadi Silpa. Namun posnya tetap untuk penyelenggaraan Pilkades,” sebut Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, Jurianto pada Kamis, 28 Oktober 2021.
Juri menyebut ada keuntungan tersendiri ketika anggaran tersebut masuk dalam Silpa. Pemkab Probolinggo tanpa perlu menunggu dana tranfer dari pemerintah pusat. Karena Silpa sudah berada di Kasda.
“Atas dasar itu, maka anggaran Pilkades bisa kami siapkan di awal tahun 2022. Dana sudah tersedia, tinggal mencairkan atau transfer ke panitia,” sebutnya lebih lanjut.
Terkait pembengkakan biaya, Juri menyebut hal itu karena Pilkades masih dalam masa pandemi. Sehingga penerapan protokol kesehatan menjadi fokus utama, selain partisipasi warga. Pemkab Probolinggo tak ingin, Pilkades menjadi lokasi penyebaran Covid-19.
Untuk itu, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi maksimal 400 pemilih. Pemegang hak pilih diatur bergiliran ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Dengan ketentuan itu, maka jumlah TPS yang disiapkan pun membengkak hingga 1.876 TPS.
“Dari jumlah itu, otomatis membengkak juga jumlah panitia TPS dan biaya operasionalnya,” jelasnya.
Membengkaknya jumlah TPS berkolerasi dengan kenaikan sarana dan prasarana lain yang harus disediakan. Semisal pengadaan logistik Pilkades berupa bilik dan surat suara, serta sewa peralatan penunjang. Serta biaya operasional, termasuk honor panitia.
“Biaya operasionalnya melonjak tinggi. Contoh di pilkades tahap satu, kita anggarkan Rp1,5 miliar, ternyata jatuhnya anggaran di angka Rp4,6 miliar,” kata pria asal Sidoarjo itu.
Untuk saat ini, tahapan-tahapan yang berlangsung menggunakan anggaran sisa Pilkades serentak pada Mei lalu. Untuk anggaran kegiatan pilkades tahun ini, masih tersisa sekitar Rp500 juta.
“Anggaran itu melekat di Dinas PMD dan digunakan untuk tahapan sosialisasi,” tandas Jurianto. (saw/saw)
