Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Probolinggo mulai menegaskan komitmennya membangun demokrasi yang lebih inklusif.
Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) pada Rabu (23/7/2025) menjadi ruang pertemuan untuk sosialisasi peningkatan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan berdemokrasi.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menekankan bahwa inklusivitas adalah syarat utama bagi kota yang sehat dan demokratis.
“Kota inklusif berarti kota untuk semua. Kami ingin melibatkan semua elemen, termasuk saudara-saudara penyandang disabilitas, dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Sejak awal masa jabatannya, Aminuddin menyebut sejumlah langkah sudah ditempuh, mulai dari sektor pendidikan hingga politik.
Ia mencontohkan, sebanyak 200 guru telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi siswa disabilitas di sekolah dasar dan menengah.
“Tujuannya agar mereka tidak terisolasi, tetapi tumbuh bersama dalam sistem pendidikan kita,” katanya.
Tidak hanya di bidang pendidikan, keterlibatan disabilitas dalam politik juga menjadi perhatian serius.
Aminuddin berharap, ke depan, partisipasi kaum disabilitas tidak sebatas hadir, melainkan aktif dalam setiap proses demokrasi.
“Kita ingin melihat wakil disabilitas duduk di DPRD, bahkan di tingkat nasional,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar stigma terhadap penyandang disabilitas segera dihapuskan.
“Banyak yang menganggap mereka hanya datang untuk meminta bantuan. Padahal mereka ingin berpartisipasi, berdiskusi, dan ikut menyumbang gagasan dalam pembangunan,” kata Aminuddin.
Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo, Muhammad Son Haji, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dirancang dengan perspektif gender.
Sebanyak 50 peserta disabilitas hadir mewakili berbagai wilayah kota. “Jumlahnya memang terbatas, tetapi ini langkah awal untuk mendorong partisipasi yang lebih luas,” jelasnya.
Acara tersebut turut menghadirkan narasumber dari DPRD, Bawaslu, dan KPU Kota Probolinggo, yang memberikan pemahaman soal pentingnya suara disabilitas dalam politik dan pemerintahan.
Diskusi interaktif menjadi penutup, memberi ruang bagi para peserta untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung.
Dengan agenda ini, Pemkot Probolinggo berharap mampu menempatkan diri sebagai salah satu kota percontohan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. (saw)