Probolinggo (WartaBromo.com) – Langkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temenggungan yang mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Muhammad Iqbal Ali pasca tragedi pesta miras maut, mendapat dukungan kuat dari Pengurus Daerah PABPDSI Kabupaten Probolinggo.
Pernyataan dukungan ini disampaikan dalam forum internal PABPDSI yang berlangsung pada Minggu (11/5/2025) di wilayah Kraksaan. Sejumlah ketua BPD dari berbagai desa turut hadir dan membahas dinamika yang terjadi di Temenggungan. Ketua PD PABPDSI Kabupaten Probolinggo, M Ishaq Baihaqi, langsung memimpin jalannya pertemuan.
Menurut Pembina PABPDSI Probolinggo, Agus Mulyanto, langkah BPD Temenggungan bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bentuk konkret menjalankan amanah undang-undang sebagai representasi warga desa.
“BPD bertugas menjaga integritas pemerintahan desa. Ketika kepercayaan masyarakat terguncang akibat insiden yang melibatkan pemimpinnya sendiri, maka BPD wajib bertindak. Ini soal menjaga martabat desa, bukan sekadar individu,” ujar Agus.
Ia menambahkan, dukungan diberikan karena BPD Temenggungan dinilai telah bertindak dalam koridor hukum dan menjalankan fungsi pengawasan. Bahkan, PABPDSI mendorong agar laporan tidak hanya disampaikan ke Pemkab, namun juga ke level yang lebih tinggi, seperti Kemendagri, Gubernur Jawa Timur, hingga Komnas HAM.
“Karena yang terjadi bukan kasus biasa. Ada dua nyawa yang melayang akibat minuman keras oplosan. Ini sudah masuk wilayah pelanggaran etik dan moral yang berdampak hukum,” tegas Agus, warga Desa Sumberkembar, Kecamatan Pakuniran.
Seperti diketahui, BPD Temenggungan telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Senin (5/5/2025) untuk meminta pemberhentian tidak hormat terhadap Kades Muhammad Iqbal Ali. Permintaan itu muncul setelah terungkapnya fakta pesta miras di kediaman sang kades pada 29 April 2025, yang berujung pada kematian dua warga.
BPD menilai, peristiwa tersebut telah mencederai kepercayaan publik dan melemahkan kewibawaan lembaga pemerintahan desa. Maka, mereka menyuarakan aspirasi warga yang menuntut pemimpin yang bertanggung jawab, bersih, dan mampu menjadi teladan.
Dukungan dari PD PABPDSI memperkuat posisi BPD Temenggungan dalam mendorong proses evaluasi kinerja Kepala Desa. Isu ini pun kian menjadi sorotan publik dan menjadi momentum refleksi bagi tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. (aly/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
