Pasuruan (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Pasuruan kembali menegaskan komitmennya dalam memajukan sektor pendidikan. Hal ini tercermin dari sambutan dan paparan yang disampaikan Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi) saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI pada Kamis (15/5/2025) pagi di Gedung Gradika.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Komisi X DPR RI yang menyoroti kondisi pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan wilayah marginal.
Meski tidak termasuk dalam kategori 3T, Kota Pasuruan dinilai memiliki tantangan tersendiri, sehingga menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk dikunjungi.
Mas Adi, dalam sambutannya, menyampaikan sejumlah capaian penting yang telah diraih Pemkot Pasuruan di sektor pendidikan, termasuk tingginya angka partisipasi sekolah.
“Selamat datang kami ucapkan kepada Komisi X DPR RI. Kunjungan ini menjadi kehormatan dan momentum penting untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ujarnya.
Menurut data, tingkat partisipasi tingkat SD di Kota Pasuruan telah mencapai 99,93%, sedangkan partisipasi tingkat SMP sebesar 94,19%. Namun demikian, Mas Adi tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, khususnya terkait anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Masih terdapat 312 lulusan SD dan 436 lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan, sebagian besar karena faktor ekonomi dan kondisi keluarga,” jelasnya.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkot Pasuruan terus mengembangkan berbagai program strategis, seperti pendidikan inklusi, penguatan sekolah ramah anak, dan pembinaan karakter berbasis budaya lokal melalui program unggulan Jowo Ben.
“Kami terus berupaya memperkuat pendidikan inklusi, sekolah ramah anak, dan pembinaan karakter melalui budaya lokal seperti program ‘Jowo Ben’,” tambah Mas Adi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panja Komisi X DPR RI, M. Nur Purnamasidi, memberikan apresiasi terhadap keseriusan Pemkot Pasuruan dalam memajukan dunia pendidikan, meskipun kota ini tidak termasuk wilayah 3T secara nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar tepat sasaran, adil, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi X juga melakukan evaluasi terhadap implementasi berbagai program nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP), dana BOS, kurikulum Merdeka, sistem penerimaan siswa baru, hingga kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan (AI), deep learning, dan penguatan karakter siswa melalui bimbingan konseling. (jun/**)