Probolinggo (WartaBromo.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo merekomendasikan pemutusan kerja sama dengan belasan kontraktor yang dinilai bermasalah dalam proyek pembangunan jalan.
Langkah ini diambil menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap adanya selisih nilai proyek hingga miliaran rupiah serta penggunaan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang tidak sesuai standar teknis.
“Komisi III merekomendasikan kepada Dinas PUPR agar tidak lagi memakai penyedia jasa yang terbukti bermasalah. Mereka harus di-blacklist dari proyek-proyek mendatang,” ujar Deni Ilhami, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Jumat (30/5/2025).
Audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur terhadap 15 proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2024 menemukan kejanggalan. Total nilai kontrak dari proyek yang mayoritas tersebar di wilayah timur Kabupaten Probolinggo itu, mencapai Rp27,7 miliar.
Dari hasil uji petik, terdapat selisih pekerjaan senilai Rp2,09 miliar. Setelah diklarifikasi, selisih tersebut dikoreksi menjadi Rp1,35 miliar, berkurang sekitar Rp734 juta.
Menurut Deni, masalah utama berasal dari pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Termasuk penggunaan AMP yang tidak memenuhi standar.
“Kalau ingin infrastruktur jalan kita benar-benar membaik, maka kontraktor yang sama tidak boleh lagi dilibatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al-Fatih, menyoroti 4 proyek jalan tahun 2024 yang menggunakan AMP tidak layak secara teknis. AMP tersebut, yang berasal dari perusahaan lokal.
Aspal hotmix yang dihasilkan berpori dan tidak sesuai spesifikasi. Menjadi penyebab rendahnya mutu aspal dan berisiko merugikan keuangan daerah.
“Temuan BPK sangat jelas, kualitas jalan yang dihasilkan dari AMP ini tidak memenuhi standar. Hal ini menimbulkan potensi kerugian yang besar,” kata Fatih. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
