Probolinggo (WartaBromo.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menyoroti sejumlah aspek tata kelola pemerintahan. Catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang saat itu dipimpin oleh Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto.
Menyoroti aspek tata kelola keuangan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan sektor pertanian. Evaluasi ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, Senin (2/6/2025).
Berdasarkan analisis Fraksi PKB, rasio kemandirian keuangan daerah — yang dihitung dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan — masih menunjukkan angka yang memprihatinkan.
Ketergantungan pada dana pusat dinilai dapat menghambat fleksibilitas pemerintah daerah dalam merancang program unggulan serta membuat anggaran daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKB menilai pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Pelayanan di tingkat puskesmas hingga rumah sakit dinilai masih belum merata, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, memperkuat SDM, dan memperbarui infrastruktur. Pelayanan harus lebih transparan dan mudah diakses masyarakat,” tegas Juru bicara Fraksi PKB, Rendra Hadi Kusuma.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya penyusunan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap dinamika populasi dan tantangan layanan kesehatan, khususnya untuk lansia dan kelompok usia produktif.
Terkait pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB mencatat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai 86,43 persen.
Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek jalan, yang menimbulkan pertanyaan soal kualitas pelaksanaan dan pengawasan teknis di lapangan.
“Kami meminta penjelasan lebih lanjut atas temuan ini, karena pembangunan infrastruktur yang baik seharusnya berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” ujar Rendra.
Di sektor pertanian, meski capaian program mencapai 95,15 persen, Fraksi PKB mengungkap adanya persoalan mendasar, seperti sulitnya akses air dan belum optimalnya sistem irigasi. Padahal, sektor ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Probolinggo.
“Pertanian harus didukung secara serius. Pemerintah perlu fokus pada solusi infrastruktur pendukung, terutama irigasi yang memadai agar produktivitas petani bisa meningkat,” jelas Rendra.
Tak lupa FPKB mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kemandirian fiskal.
“Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah. Ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, yang tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan,” kata Rendra.
Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan dengan sikap konstruktif dan kritis, demi memastikan program-program daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
