Probolinggo (WartaBromo.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan ekosistem wilayah hulu–hilir merupakan “kunci ganda”: meredam banjir sekaligus memberi kepastian bagi investor.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Alfiana Firda Afnaini, dalam rapat paripurna laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024, Senin (2/6/2025).
“RDTR yang disusun berbasis data hidrologi, kontur lahan, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi akan membuat pengendalian ruang lebih presisi. Dampaknya, risiko banjir bisa ditekan, dan investor pun mendapat kepastian zoning,” ujar Alfiana di ruang sidang utama.
Menurut Fraksi Gerindra, rancangan RDTR harus memuat koridor hijau, area resapan, hingga sempadan sungai yang diproteksi ketat. Langkah ini dipadukan dengan reboisasi di hulu agar debit limpasan menurun dan kapasitas sungai terjaga.
“Jika ruang diatur dengan tegas, pembangunan perumahan maupun industri tidak lagi menggerus lahan resapan. Ini melindungi warga dari banjir bandang sekaligus menjaga aset investor dari kerugian,” tambah Alfiana.
Selain fungsi ekologis, RDTR berperan sebagai “peta jalan” investasi. Kepastian alokasi lahan industri, logistik, dan pariwisata akan mengurangi biaya prakonsultasi dan mempercepat izin.
Fraksi Gerindra mencatat, pipeline investasi sektor agroindustri senilai Rp1,2 triliun masih menunggu kepastian tata ruang di Kecamatan Kraksaan dan Gending.
“Begitu RDTR disahkan, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 4.000 orang,” kata Alfiana, merujuk data Badan Penanaman Modal daerah.
Fraksi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memimpin finalisasi peta RDTR, dibantu Bappelitbangda untuk analisis risiko banjir, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengawas konservasi lahan. “Tanpa koordinasi ketat, RDTR akan jadi dokumen mati,” tegas Alfiana.
Dewan menargetkan RDTR rampung pada kuartal III-2025 agar dapat diintegrasikan ke Sistem Online Single Submission (OSS) dan “green channel” investasi Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, proses perizinan dapat dipangkas hingga 40 persen.
Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya dashboard pengawasan berbasis GIS yang menampilkan real-time perubahan tutupan lahan. “Investasi boleh masuk, tapi kalau melanggar koridor hijau, izinnya bisa dicabut,” ucap Alfiana. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
