Probolinggo (WartaBromo.com) — Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengakui ada celah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu, diungkapkan dalam rapat paripurna penting mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, yang digelar DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (16/6/2025).
Dalam rpat yang dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma tersebut, Bupati Haris menyebut sinergi bukan hanya soal kerja sama di atas kertas, tapi harus mampu memberikan solusi dan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Ini bukan hanya dokumen, tapi juga komitmen moral untuk mensejahterakan rakyat. Saya ingin Probolinggo benar-benar SAE — Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing,” tegasnya.
Bupati juga tak menutup mata bahwa pengelolaan anggaran 2024 masih punya ruang perbaikan. Mulai dari efisiensi belanja, perencanaan program, hingga optimalisasi pendapatan.
“Ini bukan sebuah kesalahan, tapi peluang untuk belajar dan lebih matang lagi ke depannya. APBD harus lebih responsif, akuntabel, dan memberi dampak yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Joko Wahyudi melaporkan pembahasan LPj Pelaksanaan APBD 2024 berjalan cukup dinamis, melibatkan komisi, fraksi, dan juga eksekutif.
Dalam proses tersebut, terdapat catatan, saran, dan pertanyaan yang harus diberi solusi demi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Dari laporan tersebut, realisasi pendapatan mencapai Rp 2,45 triliun atau 100,55% dari target, sedangkan realisasi belanjanya mencapai Rp 2,57 triliun (94,15%) dan terjadi defisit Rp 119,10 miliar.
Pembiayaan netto tercatat surplus Rp 292,42 miliar, sehingga terdapat SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Rp 173,31 miliar per 31 Desember 2024.
Selain soal pengelolaan keuangan, Banggar juga memberikan 12 saran penting. Di antaranya, identifikasi lebih rinci atas kepemilikan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tak hanya itu, temuan BPK juga harus ditindaklanjuti sesuai prosedur demi menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran,” sebut Joko.
Legislator juga meminta TAPD lebih aktif bersinergi dengan Banggar dan OPD untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Langkah tersebut penting demi tercapainya visi pemerintahan yang melayani masyarakat.
Selain soal keuangan, kerja sama, koordinasi, dan pengawasan juga menjadi kunci untuk menjaga tata kelola yang bersih dan transparan.
Dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran, kerja sama yang matang dapat mencegah terjadinya SILPA akibat keterlambatan, perencanaan yang kurang matang, dan sikap terlalu hati-hati.
“Pengelolaan Perusda juga harus diawasi lebih ketat demi mencegah kerugian dan meningkatkan kontribusinya bagi pendapatan daerah,” lanjut politisi Golkar itu.
Juga mendorong pemerintah daerah lebih kreatif mencari peluang kerja sama perbankan dan instrumen keuangan yang lebih fleksibel dan adaptif, demi pelayanan dan pembangunan yang lebih maksimal.
“Ini saatnya melangkah lebih matang, lebih transparan, lebih manusiawi, dan lebih mampu melayani masyarakat Probolinggo,” pungkasnya. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
