Probolinggo (WartaBromo.com) – DPRD dan Pemerintah Kota Probolinggo akhirnya menyepakati perubahan besar dalam arah kebijakan anggaran tahun 2025. Anggaran seremonial dipangkas, fokus ke jalan dan sekolah gratis.
Lewat rapat paripurna yang digelar Rabu (9/7/2025), disetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD tahun anggaran 2025.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dan Ketua DPRD, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, dalam sidang paripurna yang turut dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif.
Sejumlah penyesuaian strategis mencuat dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD. Di antaranya, target pendapatan daerah yang lebih realistis, pemangkasan belanja nonprioritas.
Serta percepatan program prioritas seperti pendidikan dasar gratis, pemeliharaan jalan, penataan PKL, hingga pembentukan bank sampah di setiap RW.
“Banyak catatan yang kami terima. Semuanya akan jadi bahan koordinasi bersama perangkat daerah,” kata dr. Aminuddin usai penandatanganan.
Salah satu sorotan utama adalah penyesuaian target pendapatan daerah berdasarkan tren realisasi semester pertama 2025.
DPRD menekankan pentingnya akurasi dalam menyusun estimasi penerimaan, sembari mendorong optimalisasi PAD—terutama dari sektor pajak dan retribusi.
Inovasi digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak juga diminta terus diperluas, seiring kebutuhan penguatan sistem keuangan berbasis teknologi.
DPRD juga menyoroti belanja pemerintah yang harus lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Anggaran seremonial dan kegiatan nonprioritas diminta ditekan seminimal mungkin. Agar realokasi bisa diarahkan pada sektor pemulihan ekonomi pascapandemi, pengendalian inflasi, dan infrastruktur dasar.
Selain itu, program yang tidak mendukung indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD akan dievaluasi ulang untuk memastikan efektivitas.
Beberapa usulan konkret turut dibacakan dalam rapat tersebut. Di antaranya: alokasi anggaran untuk pendidikan dasar tanpa pungutan, penambahan tenaga kesehatan, pemeliharaan jalan lingkungan, pengamanan kawasan strategis, serta penataan pedagang kaki lima.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong pembentukan bank sampah di tiap RW untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.
“Kami ingin perubahan KUA-PPAS ini betul-betul terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” ujar Saiful Iman, juru bicara Banggar DPRD.
Di tengah dinamika keuangan daerah, DPRD juga mengingatkan pentingnya kesiapan SDM dan sistem anggaran berbasis digital.
Pemerintah Kota diminta memperkuat tata kelola berbasis TI serta menyelaraskan program dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Sinkronisasi program lintas level pemerintahan dianggap penting untuk menghindari tumpang tindih serta mengoptimalkan pendanaan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
