Pemkot Probolinggo dan BPS Siapkan Program Bromo Cantik, Data Kelurahan Jadi Basis Kebijakan

8

Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mematangkan program Bromo Cantik.

Sebuah inisiatif pendataan sektoral berbasis kelurahan yang lebih adaptif, valid, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Persiapan program ini dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Diskominfo, Kamis (17/7/2025).

Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, dan diikuti jajaran perangkat daerah seperti Diskominfo, DKUP, Disperinaker, Dispopar, hingga camat se-Kota Probolinggo.

Program Bromo Cantik — kependekan dari Bangun Responsif dan Kembangkan Inovasi dengan Kelurahan Cinta Statistik — merupakan pengembangan dari program Kelurahan Cantik.

Bedanya, pendekatan baru ini diarahkan pada integrasi data sektoral dengan fokus pada empat tema utama: kemiskinan, harga, pariwisata, dan pengangguran.

Pendataan dilakukan langsung dari kelurahan dengan metode bottom-up, melibatkan agen statistik seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan perangkat kelurahan sesuai tema data.

Ina Dwi Lestari menegaskan bahwa Bromo Cantik bukan sekadar rebranding.

“Ini adalah perjalanan daerah dalam menjalankan Asta Cita, membangun dari kelurahan. Dengan data, kita bisa tahu kondisi riil masyarakat: apakah petani sudah layak, apakah nelayan sudah layak, dan sebagainya,” kata Ina.

Plt. Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Madihah, menambahkan bahwa hasil pendataan akan terintegrasi ke dalam dashboard Kota Probolinggo.

“Kalau dashboard berisi data krusial dari perangkat daerah, maka Bromo Cantik menguatkan basisnya. Datanya langsung dari masyarakat, sudah diverifikasi oleh BPS,” jelasnya.

Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, menyebut pendataan awal akan difokuskan pada kelompok rumah tangga miskin ekstrem, yaitu desil 1 dan desil 2.

“Kita mulai dari desil 1 dan 2. Datanya sebenarnya sudah ada, mirip dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hanya saja perlu update dan verifikasi ulang,” ujar Mouna.

Ia menekankan bahwa data yang kuat di tingkat kelurahan menjadi pondasi penting dalam perumusan kebijakan.

“Kalau kita lihat Asta Cita ke-6, pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan. Stabilisasi harga, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan kemiskinan dan pengangguran berawal dari data di tingkat bawah,” tambahnya.

Dengan Bromo Cantik, pemerintah berharap kebijakan di Kota Probolinggo dapat lebih akurat, tepat sasaran, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara langsung. (saw)

Website with WhatsApp Message
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda. Klik disini.