Probolinggo (WartaBromo.com) — Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai menata ulang sistem jaringan utilitas yang selama ini dinilai semrawut dan tidak terintegrasi.
Upaya ini ditandai dengan digelarnya diskusi panel pengelolaan jaringan utilitas, Kamis, 31 Juli 2025, di ruang pertemuan Jabung III Kantor Bupati Probolinggo.
Diskusi yang digagas oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan DPRD.
Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi; anggota Komisi I DPRD; serta jajaran pejabat Diskominfo.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo, Dodik Budianto, yang membuka kegiatan ini, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun jaringan utilitas yang tertib, aman, dan terintegrasi.
“Penataan jaringan tidak hanya soal estetika, tapi menyangkut keamanan, efisiensi tata kota, dan percepatan transformasi digital,” kata Dodik.
Dalam paparannya, Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi menyampaikan bahwa DPRD tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaringan Utilitas, sebagai kerangka hukum pengelolaan infrastruktur utilitas di daerah.
“Perda ini akan menjadi acuan mulai dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan, hingga pengawasan jaringan utilitas seperti kabel komunikasi, pipa air, dan sistem sanitasi,” ujar Zubaidi.
Sementara itu, anggota komisi 1, Abdurrahman menyoroti persoalan lemahnya sinyal di wilayah pegunungan dan pelosok desa yang hingga kini belum tertangani optimal.
Ia menyebut kondisi ini menghambat akses komunikasi dan informasi masyarakat. Menghambat akselerasi perekonomian, pendidikan dan pemerintahan.
“Kami mendorong pemetaan jaringan utilitas berbasis data dan percepatan pembangunan tower oleh provider. Ini penting untuk pemerataan layanan digital di desa-desa,” katanya.
Diskusi berlangsung interaktif, membahas berbagai persoalan teknis hingga tantangan regulasi. Diskominfo menyambut baik dukungan legislatif dalam memperkuat tata kelola infrastruktur informasi dan komunikasi.
“Inisiatif ini sejalan dengan arah pembangunan Probolinggo yang berdaya saing, berbasis data, dan inklusif,” tutur Dodik.
Forum ini diharapkan menjadi landasan penyusunan kebijakan yang menyeluruh dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Sekaligus mendukung tata ruang kota yang modern dan berkelanjutan. (saw)