Probolinggo (WartaBromo.com) – Fraksi Partai NasDem menyoroti sejumlah kelemahan dalam dokumen Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025-2029.
Ketua Fraksi NasDem, Andi Suriyanto Wibowo, menyebut RPJMD seharusnya menjadi dokumen strategis yang memuat arah pembangunan daerah secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas perencanaan.
“RPJMD bukan hanya dokumen teknokratis. Ia adalah kontrak sosial dan politik antara pemerintah dan rakyat,” kata Andi usai sidang paripurna, Kamis (7/8/2025).
Fraksi NasDem menilai RPJMD belum cukup menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan struktural, ketimpangan akses layanan dasar, dan pengangguran usia muda.
Angka kemiskinan yang masih di kisaran 11,5 persen, menurut NasDem, mencerminkan ketergantungan pada bantuan sosial tanpa strategi pemberdayaan berkelanjutan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo juga masih di bawah angka nasional dan provinsi.
Ketimpangan pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah seperti Sumber dan Kuripan menjadi catatan serius.
Sementara tingkat pengangguran terbuka, terutama di kelompok usia muda, mengindikasikan lemahnya hubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja.
“Transformasi SDM dan penguatan vokasi belum terlihat kuat dalam RPJMD,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo itu.
Fraksi NasDem juga menyoroti kualitas lingkungan hidup yang cenderung stagnan. Penurunan kualitas air bersih di wilayah pesisir. Kemudian lemahnya pengawasan terhadap pencemaran dinilai berisiko bagi kesehatan masyarakat.
Sorotan atas Belanja dan Pendapatan Daerah
Di sektor fiskal, Fraksi NasDem mengkritik proyeksi pendapatan yang dianggap terlalu konservatif.
Tak tampak upaya serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti melalui digitalisasi pajak atau penguatan BUMD.
Struktur belanja daerah pun masih didominasi belanja rutin, bukan belanja berbasis kinerja. “Kita butuh pendekatan outcome, bukan sekadar output,” kata Andi.
Masalah Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Fraksi NasDem mencatat bahwa meskipun pendidikan dasar diklaim gratis, pungutan tidak langsung seperti biaya seragam, buku, dan transportasi masih membebani keluarga miskin.
NasDem mendesak adanya intervensi anggaran agar pendidikan betul-betul bebas biaya dan inklusif.
Mereka juga menyoroti belum adanya skema keberlanjutan bantuan sosial bagi anak-anak penerima PKH yang kehilangan orang tua.
Menurut NasDem, ini adalah celah kebijakan yang harus segera ditutup.
Meski kritis, Fraksi NasDem menegaskan dukungannya terhadap semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Namun, mereka mengingatkan bahwa transformasi digital juga menuntut kesiapan SDM dan akses yang merata, terutama di pedesaan.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi membangun Probolinggo secara inklusif dan berkeadilan,” ujar Andi. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
