Probolinggo (WartaBromo.com) — Di tengah proses pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025–2029, Fraksi Partai Golkar tampil sebagai pengingat. Bahwa visi pembangunan tak boleh hanya indah di kertas, namun absen di kenyataan.
Dalam forum paripurna DPRD yang berlangsung pekan ini, Fraksi Golkar mempertanyakan fondasi arah kebijakan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan masyarakat.
Sorotan utama yakni jalan rusak, kemiskinan ekstrem, stagnasi indeks pembangunan manusia (IPM), dan kawasan industri yang tak kunjung bergerak.
“Kabupaten Probolinggo ini strategis, baik secara geopolitik maupun potensi sosial-ekonomi. Tapi sayangnya, realitas pembangunan masih jauh dari semestinya. RPJMD ini seharusnya jadi koreksi, bukan pengulangan,” ujar Wahid Nurrahman, Ketua Fraksi Partai Golkar.
Golkar menyebut RPJMD kali ini harus dijadikan momentum untuk menyusun strategi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan riil warga Probolinggo.
Mereka mendesak agar kebijakan lintas sektoral dilengkapi indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis pendekatan partisipatif.
“Kami mendukung percepatan pembangunan, tapi bagaimana bisa cepat kalau pijakannya kabur? Harus ada indikator yang SMART dan pelibatan masyarakat secara nyata,” kata Wahid.
Sorotan tajam diberikan pada kondisi infrastruktur dasar. Hingga hari ini, masih banyak ruas jalan antarwilayah kecamatan yang rusak, terabaikan, dan tak memenuhi standar konektivitas wilayah.
“Kalau kita bicara pemerataan pembangunan, ukur dulu kualitas jalan antarwilayah. Banyak yang masih rusak. Ini masalah sistemik yang seharusnya tak terjadi lagi di 2025 ke depan,” ujarnya.
Kemiskinan Ekstrem, IPM Rendah: Dua Luka Lama yang Belum Diobati
Data kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dinilai masih memprihatinkan. Kemiskinan ekstrem bahkan belum menunjukkan penurunan signifikan.
Sementara itu, IPM Probolinggo terus tertinggal dari kabupaten lain di Jawa Timur.
“Jangan sampai RPJMD hanya menutup luka dengan plester statistik. Warga butuh bukti, bukan janji,” kata Wahid Nurrahman.
Golkar mendesak adanya transformasi sistem layanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput. Tanpa itu, peningkatan IPM hanya akan jadi mimpi panjang.
Investasi Macet, Industri Mandek
Proyek Kawasan Industri Gending yang pernah digadang-gadang menjadi motor ekonomi regional juga tak luput dari kritik.
Fraksi Golkar menilai belum ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali proyek tersebut.
“Kita bicara industrialisasi, tapi tak ada perkembangan berarti. Investor tak bisa ditarik dengan spanduk dan seminar. Mereka butuh kepastian, bukan janji,” tegas Wahid.
Golkar Dorong Transparansi dan Keterbukaan
Terakhir, Fraksi Golkar menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Termasuk kelompok marginal, agar hasilnya tidak elitis dan semata-mata teknokratis.
“RPJMD harus disusun terbuka, bukan eksklusif di ruang rapat tertutup. Kalau benar-benar ingin menyentuh akar persoalan, libatkan rakyat dalam prosesnya,” ujar politisi senior tersebut. (*)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
