Probolinggo (WartaBromo.com) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menilai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang disiapkan pemerintah daerah sudah tepat waktu, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
Namun, PKB meminta agar RPJMD tidak hanya mengatur arah pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan ketahanan keluarga sebagai pondasi sosial.
Ketua Fraksi PKB, Muchlis, mengatakan RPJMD yang akan ditetapkan pada Agustus ini harus benar-benar dirancang matang, terarah, dan selaras di semua sektor.
Ia menilai dalam draf saat ini, belum terlihat indikator ketahanan keluarga sebagai outcome pembangunan.
“Keluarga adalah benteng pertama pembangunan manusia. Meningkatnya perceraian dan kasus KDRT di Probolinggo menjadi alarm rapuhnya ketahanan keluarga. Negara, sesuai UU Nomor 52 Tahun 2009, wajib menjadikannya perhatian,” ujar Muchlis, Sabtu, 9 Agustus 2025.
PKB juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan rencana strategis lima tahunan.
Banyak program dinilai tidak sinkron, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan terpisah-pisah.
Selain itu, Fraksi PKB mengingatkan penggunaan anggaran harus berbasis perencanaan akurat dan terukur untuk menghindari kesalahan penganggaran akibat tata kelola yang buruk.
Mereka juga meminta langkah konkret mengatasi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, serta memperbaiki pengelolaan aset daerah.
Muchlis menambahkan, proyeksi optimistis keuangan daerah perlu diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan kebocoran pajak maupun retribusi.
“Jangan sampai RPJMD hanya menjadi dokumen di atas kertas,” kata mantan Ketua PC Ansor Kabupaten Probolinggo itu. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
