Bangil (WartaBromo.com) – Puluhan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus menggelar aksi damai sekaligus audiensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan. Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/2025), diikuti 62 mahasiswa dari berbagai organisasi, mulai HMI, PMII, GMNI, hingga IMM.
Dalam forum terbuka tersebut, mahasiswa menyoroti beragam persoalan strategis, mulai dari lingkungan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Ketua GMNI Pasuruan, Dandy Aulia Rahman, menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap mengedepankan aksi damai.
“Gerakan Cipayung Pasuruan dilaksanakan dengan damai dan tidak ditunggangi kelompok anarko. Kami juga menuntut perbaikan akses kesehatan, karena layanan BPJS sering kalah dengan pelayanan umum,” katanya.
Dari PMII, Ainur Rofiq menyoroti lemahnya keterlibatan mahasiswa dalam pembahasan kebijakan sekaligus menyinggung masalah kekeringan.
“Pimpinan Dewan tidak pernah melibatkan mahasiswa dalam pembahasan kebijakan. Kami juga mendesak pemerintah segera menuntaskan kekeringan di Lumbang, karena masyarakat sangat terdampak. Selain itu, kami juga meminta DPRD dan Pemkab mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan HMI, Fatkhurohim, menekankan dampak buruk praktik tambang ilegal.
“Tambang ilegal bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan bencana. Kami mendesak agar tambang ilegal segera ditutup, serta revisi tata ruang wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan pendidikan dan lapangan kerja,” jelasnya.
Dari IMM, Arif Yanuar menyoroti persoalan lingkungan dan narkoba.
“Beberapa desa masih belum punya sistem pengelolaan sampah, masyarakat akhirnya membuang sembarangan. Kami juga mendorong program rehabilitasi berbasis desa agar peredaran narkoba bisa ditekan sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, masalah perlindungan perempuan juga turut mengemuka. Perwakilan PMII, Azizah, mengungkap data mencengangkan terkait kasus kekerasan seksual.
“Tercatat ada 30 kasus kekerasan seksual dalam tiga bulan pertama 2025. Kami mendesak segera dibentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan mahasiswa dan tokoh masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyatakan pihaknya siap mengawal suara mahasiswa.
“Suara mahasiswa adalah suara rakyat. DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai tupoksi, baik di lingkup kabupaten maupun nasional,” tegasnya.
Sementara Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo yang juga hadir itu memastikan komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang disuarakan.
“Permasalahan kekurangan air di Lumbang akan kita selesaikan tahun ini dengan estimasi biaya Rp60–80 miliar. Mulai tahun depan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan juga akan melayani 24 jam,” jelasnya.
Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menutup jalannya audiensi dengan memastikan keamanan tetap kondusif hingga akhir kegiatan.
“Kami juga bersyukur kegiatan ini berjalan aman dan kondusif. Aspirasi mahasiswa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita dengarkan bersama,” ujarnya.
Audiensi ditutup dengan penandatanganan tuntutan bersama antara mahasiswa dan Forkopimda. Setelah itu, massa membubarkan diri dengan tertib, meninggalkan pesan bahwa aspirasi mahasiswa akan terus hidup dalam ruang demokrasi. (red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
