Pasuruan (WartaBromo.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pasuruan menggelar dialog terbuka menyikapi maraknya aksi demonstrasi yang kerap berujung anarkis di sejumlah daerah Indonesia. Forum ini berlangsung di Aula Graha Addakhil, Kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Kamis (11/9/2025).
Dialog dipimpin langsung Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan. Ia menegaskan, agenda ini merupakan instruksi dari DPP PKB untuk menyerap aspirasi civil society, mulai dari aktivis LSM, perwakilan mahasiswa, hingga jurnalis.
“Kami ingin mendengar langsung aspirasi terkait perkembangan aksi demo belakangan ini yang berakhir ricuh,” kata Dion saat membuka dialog.
Ia menyinggung sejumlah isu yang belakangan memicu gelombang protes, mulai kenaikan pajak, tunjangan DPR, hingga persoalan kesejahteraan pekerja ojek online. Bahkan, ia menyoroti kerusuhan besar di wilayah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, dan Blitar.
“Bayangkan, dalam waktu dekat ada dua kantor pemerintahan yang hangus terbakar di sana. Kalau tidak ada desain branding dari demo itu, rasanya mustahil kerusuhan sebesar itu bisa terjadi,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, aktivis LSM Pusaka, Lujeng Sudarti, menyoroti kerusakan lingkungan di Kabupaten Pasuruan yang dinilai paling tinggi di Jawa Timur.
“Tambang ilegal terbanyak di Jawa Timur ada di Kabupaten Pasuruan. DPR harusnya mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas kepada para penambang ilegal,” ujarnya.
M. Muslimin juga menyoroti penggunaan anggaran Pemkab Pasuruan yang dinilai lebih banyak untuk kegiatan seremonial. Salah satunya, perayaan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menelan biaya miliaran rupiah, sementara pembangunan infrastruktur masih jauh dari cukup.
“Kami kecewa. Kalau begini, percuma curhat ke DPR dari PKB,” pungkasnya.
Suara kritis juga datang dari kalangan mahasiswa, mereka menilai DPRD harus lebih hadir di tengah keresahan masyarakat. Mahasiswa juga mengingatkan agar PKB konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
“Jangan sampai PKB hanya hadir menjelang pemilu, tapi abai ketika rakyat butuh diperjuangkan,” kata salah satu perwakilan mahasiswa.
Menanggapi kritik tersebut, Dion menegaskan hubungan legislatif dan eksekutif memang tak bisa dipisahkan karena kedudukannya sejajar. Namun, ia berjanji akan tetap menyuarakan kepentingan rakyat.
“Kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, kami pasti sampaikan kepada kepala daerah. Intinya, PKB tetap berpihak pada masyarakat,” ujarnya menutup dialog.
Diketahui, dalam kegiatan itu hadir pula jajaran Fraksi PKB Kabupaten Pasuruan, antara lain H. Samsul Hidayat, H. Sa’ad Muafi, H.M. Yusuf Danial, Agus Suyanto, Wasik Hamzah, Helmi Sudiono, dan anggota lainnya. (don)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
