Probolinggo (WartaBromo.com) – Kabupaten Probolinggo mencatatkan capaian tertinggi di Jawa Timur dalam Rencana Aksi (Renaksi) Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 September 2025.
Probolinggo berhasil menuntaskan 100 persen tindak lanjut renaksi, menempatkannya di posisi puncak, mengungguli 38 kabupaten/kota lain di Jawa Timur.
Tulungagung berada di posisi kedua dengan capaian sempurna 12 dari 12 aksi, disusul Kediri dengan 86,73 persen. Kota Batu tercatat 85,71 persen, sementara Surabaya masih di angka 63,33 persen.
Sebaliknya, sejumlah daerah justru belum menunjukkan progres. Banyuwangi, Bondowoso, hingga Kota Pasuruan masih mencatatkan 0 persen.
Apresiasi resmi atas capaian tersebut disampaikan KPK melalui surat bernomor B/1954,1955,1956/LIT.05/10-15/03/2025 yang ditandatangani Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Aminudin.
KPK menilai keberhasilan Probolinggo menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Gus Haris Tegaskan Integritas ASN
Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris atau Gus Haris, menekankan capaian ini bukan sekadar prestasi administratif.
Ia mengingatkan agar integritas benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi, terutama menjelang mutasi jabatan eselon II, III, dan IV pada awal Oktober mendatang.
Gus Haris menegaskan mutasi harus berlangsung tanpa praktik setoran atau permintaan uang.
“Jabatan itu amanah, bukan komoditas. Saya tegaskan, jangan ada yang meminta uang. Jika ada, laporkan langsung kepada saya,” ujarnya.
Ia menegaskan, penilaian utama dalam mutasi jabatan adalah kinerja dan dedikasi. ASN dengan prestasi akan mendapat kepercayaan, sementara yang tidak disiplin akan dievaluasi.
“Cukup tunjukkan prestasi kalian dalam bekerja melayani masyarakat dan membangun Probolinggo. Bukan dengan uang,” katanya.
Capaian penuh SPI 2024 menjadikan Probolinggo sebagai role model integritas di Jawa Timur.
Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan bahwa komitmen pimpinan daerah, jika disertai dukungan aparatur, mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih bersih.
KPK berharap capaian ini tidak berhenti pada formalitas, melainkan menginspirasi daerah lain untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai sistem kerja berkelanjutan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
