Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Probolinggo mengalami pergeseran besar dalam tubuh birokrasi.
Wali Kota dr. Aminuddin, untuk pertama kalinya sejak dilantik, melakukan mutasi pejabat dalam skala besar.
Sebanyak 272 aparatur sipil negara (ASN) terkena perombakan, termasuk 18 pejabat eselon II yang selama ini menempati kursi strategis.
Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di ruang Puri Manggala Bhakti, Selasa (30/9/2025) sore.
Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari turut hadir, bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, menjadi saksi peralihan kekuasaan di jajaran birokrasi.
Aminuddin menyebut mutasi sebagai langkah penyegaran, bagian dari kebutuhan organisasi agar lebih efektif dan efisien.
“Mutasi ini wajar dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Semua didasarkan pada hasil uji kompetensi,” kata dia.
Namun, di balik penjelasan normatif itu, mutasi kali ini tak lepas dari tafsir politik birokrasi.
Pergantian pejabat tinggi pratama sering dipandang sebagai upaya menata ulang mesin pemerintahan sesuai arah kepemimpinan baru.
Aminuddin menegaskan, rotasi jabatan tak dimaksudkan sebagai hukuman. Ia meminta para pejabat yang digeser melihatnya sebagai kesempatan memperluas pengalaman.
“Mutasi adalah ruang belajar, bukan kegagalan,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Pesan itu sekaligus menjadi peringatan. Wali kota menegaskan, evaluasi akan terus dilakukan.
“Jangan kaget kalau dalam tiga bulan ada mutasi lagi,” ucapnya, menandai periode transisi yang belum sepenuhnya stabil.
Dari 18 pejabat eselon II yang digeser, beberapa menempati posisi kunci. Yakni dr. Nurul Hasanah Hidayati, Kepala Dinkes PPKB yang bertukar posisi dengan dr. Intan Sudarmadi, Direktur RSUD dr Moh. Saleh.
Pujo Agung Satrio menjadi Kepala BPPKAD, posisinya sebagai Kasatpol PP digantikan Fatchur Rosi. Ada Rey Suwigtyo menjadi Kepala Bapperida, dan posisinya sebagai Kepala Dinsos PPPA digantikan Madihah.
Kemudian Fitriawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Slamet Swantoro, Kepala DKUMP; Muhammad Abas, Kepala Dispopar; Diah Sajekti Widowati, Kepala DPM-PTSP; Ratri Dian Sulistyawati, Kepala BKPSDM
Bagi Aminuddin, perombakan kali ini menjadi langkah awal menyiapkan birokrasi menghadapi tahun anggaran 2026.
Ia meminta agar setiap organisasi perangkat daerah segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi.
“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah ikrar tanggung jawab yang harus ditunaikan demi pelayanan publik,” ujarnya.
Rotasi ini menjadi sinyal bahwa dinamika birokrasi Kota Probolinggo masih terus bergerak. Mutasi, yang lazim disebut “badai kecil” di kalangan ASN, sering menimbulkan kegelisahan.
Namun di sisi lain, ia menjadi instrumen bagi kepala daerah untuk memastikan mesin birokrasi berjalan sesuai arah kebijakan politiknya. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
