Probolinggo (WartaBromo.com) — Pemerintah Kota Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo berkomitmen memperkuat tata kelola data sektoral guna mewujudkan implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan dan Sistem Statistik Nasional dalam Penyelenggaraan Satu Data di Kota Probolinggo” digelar di Hotel Bromo View, Rabu (5/11/2025).
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menekankan pentingnya validitas dan keterpaduan data lintas sektor. Menurutnya, data yang akurat merupakan dasar dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah.
“Data harus benar-benar riil dan diperbarui mulai dari tingkat kelurahan. Dari data inilah pemerintah dapat memetakan kebutuhan secara tepat — mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Aminuddin menambahkan, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tiap OPD juga menjadi kunci untuk menjaga kualitas data serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis bukti.
“Kalau data di setiap kantor kuat, kita akan lebih percaya diri dalam berbicara dan menentukan kebijakan. Sekretaris OPD memiliki peran penting untuk memastikan sistem data berjalan efektif,” kata dia.
Sejumlah capaian pembangunan Kota Probolinggo disebut menjadi bukti efektivitas kebijakan berbasis data. Salah satunya, penurunan angka kemiskinan dari 6,18 persen menjadi 5,69 persen, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5,18 persen menjadi 5,88 persen.
Menurut Aminuddin, pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan dan evaluasi pembangunan yang menggunakan data sebagai pijakan utama.
“Ini bukti nyata bahwa ketika kebijakan disusun berdasarkan data yang akurat, hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Kepala BPS Kota Probolinggo Mouna Sri Wahyuni menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman bersama antarinstansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan sistem statistik nasional.
“Harapannya, kualitas penyelenggaraan statistik di Kota Probolinggo semakin baik, dengan pemahaman yang seragam antarinstansi mengenai sistem dan kelembagaan statistik,” tutur Mouna.
Ia menambahkan, BPS juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari pembaruan data ekonomi daerah.
Sementara itu, Rey Suwigtyo selaku Kepala Bapperida sekaligus Pj Sekda, turut memaparkan strategi penguatan kelembagaan penyelenggaraan satu data guna mendukung visi dan misi pembangunan daerah.
Melalui penguatan sistem statistik dan integrasi lintas sektor, Pemerintah Kota Probolinggo berupaya membangun ekosistem data yang transparan, terpadu, dan mudah diakses.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah sekaligus menjadikan Probolinggo sebagai kota yang tangguh, responsif, dan berbasis data. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
