Probolinggo (WartaBromo.com) — Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp87 miliar memaksa Pemerintah Kabupaten Probolinggo merombak sejumlah pos belanja.
Dewan berharap pemerintah daerah merapikan pos belanja yang dinilai tidak esensial.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, menegaskan bahwa efisiensi harus dimulai dari kegiatan yang tidak bersifat mendesak—terutama seremonial dan agenda serba-serbi pemerintahan.
“Kegiatan seremonial, peningkatan kapasitas, workshop, perjalanan dinas, sampai peresmian dengan biaya besar, itu yang pertama kami sisir,” ujar Oka.
Langkah itu ditempuh karena belanja wajib tidak bisa disentuh. Di tengah pemangkasan pusat, pendapatan asli daerah (PAD) memang menunjukkan tren positif.
Dari capaian Rp404 miliar, PAD Probolinggo diproyeksikan naik menjadi Rp460 miliar pada 2026 dan berpeluang menyentuh Rp475 miliar setelah dokumen anggaran diselesaikan.
Namun kenaikan tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan total APBD. “Tetap berkurang dibanding tahun sebelumnya, jadi ruang efisiensi harus dikuatkan,” kata Oka.
Oka menyebut kegiatan seremonial kerap menyedot anggaran tanpa berkaitan langsung dengan pelayanan kepada warga. Karena itu, DPRD meminta agar agenda non-esensial dipangkas tajam agar dana bisa dialihkan ke sektor prioritas.
Belanja pegawai seperti gaji dan honor tetap dipertahankan. Sementara pendidikan dipatok sekitar Rp500 miliar, dan sektor kesehatan tidak diperbolehkan mengalami pemotongan.
“Kesehatan dan pendidikan itu harus kita utamakan dulu,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Pemangkasan seremonial juga tercermin dalam kebijakan teknis. Pemkab Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati baru yang mengatur standar konsumsi rapat. Biaya makan, minum, dan camilan yang sebelumnya Rp60 ribu, kini turun menjadi Rp45 ribu.
Menurut Oka, langkah itu cukup signifikan dan diharapkan tidak mengganggu agenda pelayanan publik.
Pada 2026, infrastruktur tetap menjadi fokus pembangunan. Dalam RPJMD, kebutuhan ideal mencapai Rp114 miliar per tahun agar target 2030 terpenuhi. Namun pemerintah daerah diperkirakan hanya mampu menyiapkan sekitar Rp100 miliar.
“Kayaknya pemerintah daerah belum mampu memenuhi standar itu,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Probolinggo itu.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembangunan jalan dan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan warga tetap harus didahulukan.
“DPRD berharap program pemerintah tetap berjalan dan pelayanan bagi warga tidak berkurang,” ujarnya.
Saat ini, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Probolinggo tengah membahas Rancangan APBD 2026. Pasca jawaban eksekutif atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi, pembahasan kini berlangsung di komisi-komisi.(saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
