Probolinggo (WartaBromo.com) — Alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo menjadi sorotan Komisi I DPRD dalam pembahasan Rancangan APBD 2026.
Penyebabnya, dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah negeri maupun swasta mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan terbesar terjadi pada BOSDA SD Negeri, yang semula mencapai Rp 8,54 miliar pada APBD 2025, berkurang drastis menjadi Rp 2,68 miliar pada R-APBD 2026. Angka itu setara pengurangan sekitar Rp 5,86 miliar atau hampir 75 persen. BOSDA SD Swasta dari Rp 3,55 miliar menjadi Rp 464,6 Juta, berkurang Rp 3,085 miliar.
Kondisi serupa terjadi pada BOSDA SMP Negeri, yang turun dari Rp 4,38 miliar menjadi Rp 1,36 miliar, berkurang Rp 3,47 miliar. Untuk BOSDA SMP Swasta dari Rp 4,37 miliar menjadi Rp 553 Juta, berkurang Rp 3,8 miliar.
Sementara BOP PAUD TK Negeri dari Rp 55,2 juta menjadi Rp 23,2 juta alias berkurang Rp 32 juta. Sedangkan BOP PAUD Daerah berkurang Rp 3,39 miliar, yang semula Rp 5,68 miliar menjadi Rp 2,29 miliar.
Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Soewigtyo, menampik anggapan bahwa sektor pendidikan mengalami pemangkasan anggaran. Ia menegaskan bahwa alokasi pendidikan tetap sesuai ketentuan mandatory minimal 20 persen.
“Tidak ada pengurangan anggaran pendidikan. Malahan pada R-APBD 2026, alokasinya mencapai 23 persen dari total APBD,” ujar Rey, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa penurunan dana BOSDA bukan merupakan pengurangan belanja pendidikan, melainkan pergeseran karena adanya temuan BPK terkait penggunaan BOSDA yang dinilai tidak tepat sasaran pada tahun sebelumnya.
Menurut Rey, kebijakan baru Pemerintah Kota Probolinggo adalah mengalokasikan dana BOSDA hanya untuk kebutuhan jasa atau honor guru.
“Ini langkah penyelamatan. BOSDA diarahkan khusus untuk honor tenaga pendidik. Selain itu, anggarannya melekat pada Disdikbud dan tetap digunakan untuk kebutuhan pendidikan,” katanya.
Sisa dana yang tidak lagi dialokasikan untuk BOSDA akan digunakan untuk program lain pada sektor pendidikan. Salah satunya, perbaikan bangunan sekolah.
Rey menyebut terdapat 58 sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari ruang kelas hingga fasilitas sanitasi.
“Kamar mandi rusak, ruang lokal rusak, dan sejumlah fasilitas lain perlu diperbaiki. Anggaran yang ada akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah dan pembenahan sarana pendidikan agar pemanfaatannya lebih maksimal,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyebut penurunan anggaran BOSDA ini mengejutkan, terutama karena berdampak pada sekolah negeri dan swasta.
“BOSDA SD Negeri yang awalnya Rp 8,5 miliar kini hanya dianggarkan Rp 2,6 miliar. Untuk sekolah swasta, BOSDA hanya cukup untuk honor guru, sekitar Rp 600 ribu per guru. BOSDA SD Negeri pun hanya dialokasikan untuk belanja jasa PPPK paruh waktu,” kata Sibro.
Ia menilai kebijakan tersebut harus disertai penjelasan komprehensif agar tidak menimbulkan polemik terkait dukungan pemerintah kepada sekolah-sekolah di kota itu.
Dengan pergeseran anggaran ini, Pemkot Probolinggo menargetkan perbaikan fasilitas dasar sekolah dapat dituntaskan bertahap mulai 2026. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
