“Di DPR RI sekarang ada pansus agraria, tetapi Jawa Timur yang masuk hanya Surabaya, Situbondo, dan Jember. Kami akan kirim surat agar konflik Lekok–Nguling juga masuk dalam pembahasan pansus,” tegasnya.
Ia memastikan Forkopimda akan terus mengawal proses hingga pemerintah pusat turun langsung. “Kami mendapat kabar Kemenko Infrastruktur dan Menhan segera turun. Harapan kami, ada keputusan yang adil bagi warga dan tidak menghambat program pemerintah,” jelasnya. (fir/asd)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
