Probolinggo (WartaBromo.com) – Musyawarah Daerah (Musda) IV MUI Kabupaten Probolinggo Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Sabtu pagi (6/12/2025), menghadirkan acara yang lebih dari sekadar seremonial.
Di forum itu, ulama dan pemerintah saling meneguhkan posisi: beriringan, saling mengingatkan, dan tak berdiri pada ruang masing-masing.
Sekretaris MUI Jawa Timur, M. Hasan Ubaidillah, membuka arah pembahasan dengan menekankan dua mandat besar yang selama ini melekat pada MUI.
Yang pertama, sebagai khodimul ummah—pelayan umat. Ia mengingatkan bahwa pelayanan keumatan tak boleh berhenti di meja administrasi atau prosedur organisasi.
“Ketika masyarakat menghadapi persoalan, MUI harus berada di sana. Pelayanan itu harus hadir, bukan sekadar dicatat,” katanya.
Mandat kedua, MUI dipandang sebagai shodiqul hukumah, mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial.
Dalam pandangannya, kerja sama itu menjadi penyangga penting agar pembangunan di daerah berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Probolinggo ini punya keistimewaan. Umaranya juga ulama. Gus Haris berasal dari pesantren,” ujarnya, memberi penekanan bahwa relasi itu bukan sesuatu yang dibangun dari nol.
Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH. Abdul Wasik Hannan, merespons dengan pendekatan yang lebih konseptual.
Ia menggambarkan hubungan ulama dan pemerintah sebagai dua sayap yang menentukan arah terbang sebuah masyarakat.
“Ulama mengawal akidah, umara mengelola kekuasaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau berjalan sendiri-sendiri, yang tumbuh bukan harmoni, melainkan jarak,” katanya.
Pada sesi berikutnya, Bupati Probolinggo, dr. Mohamad Haris—atau akrab disapa Gus Haris—memberikan tanggapan yang tak sekadar retorik.
Ia menegaskan bahwa MUI bukan ditempatkan sebagai mitra kerja formal, melainkan bagian dari keluarga besar pemerintah daerah.
“Membangun Probolinggo bukan pekerjaan tunggal. Pemerintah membutuhkan ulama sebagaimana ulama membutuhkan pemerintah. Karena itu, bagi kami, MUI adalah keluarga,” ucapnya.
Dalam penyampaiannya, Gus Haris juga membuka ruang komunikasi yang lebih cair. Ia menegaskan pentingnya kritik dan koreksi dari MUI terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah.
“Tanpa kritik, pemerintah bisa kehilangan arah. Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, saya berharap MUI menegur. Itu bagian dari kemitraan,” katanya.
Di tengah dinamika itu, Musda bukan hanya urusan memilih pengurus baru, melainkan penegasan ulang tentang bagaimana suara moral dan suara kebijakan harus berjalan beriringan. (aly/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
