Probolinggo (WartaBromo.com) – Kabupaten Probolinggo menutup akhir tahun anggaran dengan capaian yang tidak biasa.
Per 5 Desember 2025, daerah ini resmi menempati posisi pertama nasional dalam realisasi belanja APBD berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri—lompatan signifikan setelah sebelumnya berada di peringkat empat.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo mencatat sejarah baru dalam tata kelola fiskal.
Berdasarkan laporan terbaru Kemendagri, realisasi belanja APBD Kabupaten Probolinggo telah mencapai 87,54 persen, angka tertinggi di Indonesia hingga awal Desember 2025.
Capaian ini sekaligus menggeser daerah-daerah yang sebelumnya mendominasi, seperti Kabupaten Waropen dan Kabupaten Melawi.
Kenaikan peringkat tersebut menunjukkan konsistensi eksekusi anggaran yang selama ini menjadi sorotan pemerintah pusat.
Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya di posisi 4 besar, kini berada di puncak daftar nasional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menilai capaian ini sebagai hasil dari kerja sistematis dan disiplin birokrasi dalam menerapkan prinsip Reformasi Birokrasi SAE (Strategis, Akuntabel, Efektif).
“Alhamdulillah, data per 5 Desember menunjukkan kita sudah di posisi nomor satu nasional dengan realisasi 87,54 persen. Ini buah kerja keras seluruh OPD. Kita tidak lagi menumpuk anggaran di akhir tahun, tetapi mengeksekusinya secara cepat dan tepat,” ujar Ugas, Senin (8/12/2025).
Ia menegaskan, struktur penyerapan anggaran kini lebih merata sepanjang tahun. Pola “kejar target menjelang tutup buku” yang sering terjadi sebelumnya mulai hilang karena penerapan perencanaan yang lebih terukur.
Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris atau Gus Haris, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran birokrasi yang terlibat.
Menurutnya, raihan peringkat satu nasional bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi penanda bahwa negara semakin hadir melalui pelayanan yang lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Peringkat satu nasional ini adalah kado istimewa bagi masyarakat Probolinggo. Ini membuktikan birokrasi kita semakin responsif. Namun realisasi ini tidak sekadar soal serapan anggaran, melainkan bagaimana program benar-benar tepat sasaran,” kata Haris.
Ia menambahkan bahwa pencapaian ini menjadi modal penting untuk mengakselerasi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah daerah, kata Haris, harus menjaga momentum sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
