Surabaya (WartaBromo.com) – Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur kembali mengukuhkan KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua Umum untuk masa khidmat 2026–2031.
Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam forum Musda yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, pada 26–27 Desember 2025.
Pemilihan pimpinan MUI Jatim berlangsung melalui mekanisme musyawarah mufakat yang diikuti utusan MUI kabupaten dan kota se-Jawa Timur, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, serta tokoh-tokoh ulama.
Forum menilai kepemimpinan Hasan Mutawakkil pada periode sebelumnya berjalan solid dan perlu dilanjutkan.
KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo.
Setelah ditetapkan sebagai ketua umum, Musda membentuk tim formatur yang diberi mandat menyusun struktur kepengurusan Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur lima tahun ke depan.
Adapun jabatan Sekretaris Umum diamanahkan kepada Dr H M Hasan Ubaidillah, sementara posisi Bendahara Umum dijabat H Rasidi.
Selain menetapkan ketua umum, Musda XI juga menyepakati susunan pimpinan strategis lintas bidang.
Sejumlah akademisi dan ulama dipercaya mengisi posisi wakil ketua, di antaranya Prof Akh Muzakki yang menangani bidang pendidikan, Prof Abd Halim Soebahar di bidang keagamaan, serta Prof Thohir Luth yang membidangi ekonomi dan keumatan.
Formasi kepengurusan ini diharapkan mampu memperkuat peran MUI sebagai rujukan keagamaan sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
Musda XI MUI Jatim juga menjadi forum evaluasi dan konsolidasi organisasi pasca-berakhirnya masa khidmat sebelumnya. Peserta menekankan pentingnya kesinambungan peran ulama dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.
Sejumlah rekomendasi strategis turut dibahas, mulai dari penguatan moderasi beragama, peningkatan literasi keagamaan di era digital, hingga peran ulama dalam merespons persoalan sosial, ekonomi, dan kebangsaan.
Rekomendasi tersebut akan menjadi panduan kerja MUI Jawa Timur periode 2026–2031.
Dengan kepemimpinan baru yang berkesinambungan, MUI Jawa Timur diharapkan tetap menjadi jangkar moral umat sekaligus perekat harmoni sosial di provinsi dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia itu. (saw)





















