Jakarta (WartaBromo.com) – Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak akan menghilangkan biaya politik. Sebaliknya, biaya tersebut justru berpotensi berpindah ke ruang-ruang tertutup yang rawan transaksi politik.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyebut dalih efisiensi anggaran sebagai alasan yang menyesatkan. Menurutnya, demokrasi memang berbiaya karena merupakan investasi akuntabilitas, bukan sekadar soal murah atau mahal.
“Biaya politik tidak hilang, hanya berpindah lokasi. Dari ruang terbuka yang bisa diawasi publik ke ruang gelap yang sulit dikontrol,” tegas Neni, Minggu (4/1/2026).
Dalam sistem Pilkada tidak langsung, kandidat dinilai cukup melobi puluhan anggota DPRD, bukan meyakinkan jutaan pemilih. Kondisi ini justru membuka peluang politik uang yang lebih pekat dan sulit diawasi.
DEEP juga menyoroti praktik pelaporan dana kampanye yang dinilai jauh dari transparan. Berdasarkan temuan Pemilihan Serentak 2024, terdapat kandidat kepala daerah yang melaporkan dana kampanye minim, padahal aktivitas kampanye masif dengan baliho dan spanduk di berbagai daerah.
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), hingga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dinilai hanya bersifat formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif.
“Jika biaya politik dijadikan alasan, solusinya bukan mengubah sistem Pilkada, melainkan membuka transparansi dana kampanye dan membongkar praktik mahar politik di internal partai,” ujar Neni.
Pilkada yang dipilih DPRD berisiko menjadikan kepala daerah lebih loyal kepada elite partai dibandingkan rakyat. Hal ini dinilai dapat melemahkan kontrol publik dan memperlebar jarak antara pemimpin dan masyarakat.
DEEP mengingatkan risiko hilangnya kontrol publik jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berdasarkan pemantauan di berbagai daerah—mulai dari penanganan bencana hingga konflik sumber daya alam—kepala daerah hasil Pilkada langsung dinilai memiliki beban moral dan legitimasi untuk hadir di tengah rakyat.
Sebaliknya, kepala daerah yang dipilih DPRD berpotensi menjadi “petugas partai” yang lebih takut pada tekanan koalisi dewan dibandingkan kritik dan penderitaan rakyat.
Data Deep Intelligence Research (DIR) menunjukkan wacana Pilkada tidak langsung cenderung didukung elite partai, namun mendapat penolakan di ruang publik, terutama media sosial yang didominasi sentimen netral dan negatif.
DEEP pun mendesak agar wacana tersebut dihentikan. “Pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi semu yang justru memperkuat oligarki,” pungkas Neni, mengutip Lord Acton, Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
Untuk diketahui dari pengamatan DEEP, sejumlah partai yang kini mulai mengulirkan wacana ini yakni koalisi partai-partai besar antara lain Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem. Sementara PAN, PKS dan Demokrat masih melakukan kajian mendalam. Hanya satu partai yang melakukan penolakan tegas atas wacana ini yakni PDIP. (red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
